Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk memerintahkan kepada kepala daerah agar memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, hingga Desa. Menurutnya, memperkuat gugus tugas di tingkat bawah sangat penting untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Saya minta kepada menteri yang terkait dengan ini saya minta seluruh kepala daerah memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa," ujar Jokowi saat rapat terbatas Percepatan Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).
Ia pun mencontohkan kearifan lokal Desa Adat di Bali yang efektif menekan penyebaran Covid-19.
"Misalnya di Bali ada desa adat, ini penting sekali. Kuncinya di sini gugus tugas tingkat RT, RW atau desa atau desa adat," kata dia.
Jokowi mengemukakan, alasan memperkuat gugus tugas di tingkat RT hingga desa menjadi penting. Lantaran dari laporan kepala daerah yang diterimanya, penerapan pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) sangat efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
"Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB memang kesimpulannya yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," ucapnya.
Tak hanya itu, Jokowi menegaskan pemerintah belum melonggarkan kebijakan PSBB.
"Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," tutur Jokowi.
Jokowi mengemukakan, saat ini pemerintah tengah membuat skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan setelah melihat data-data dan fakta di lapangan. Lantaran, kata Jokowi, dalam memutuskan kebijakan pelonggaran PSBB pemerintah tak ingin salah langkah atau keliru.
Baca Juga: Tok! Gugus Tugas hingga MUI Kota Depok Sepakati Salat Id Dilakukan di Rumah
"Yang sedang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan kita putuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan, biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," katanya.
Berita Terkait
-
TKI Asal Gunungkidul Telantar di Madinah, Pemkab Serahkan ke Pusat
-
Memohon ke Jokowi, TKI Arab Saudi Kirim Video Menangis Minta Dipulangkan
-
Jokowi soal Relaksasi PSBB: Harus Hati-hati, Jangan Keliru Memutuskan
-
Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas, Ilmuwan Muda: Sangat Berisiko
-
Koar-koar Mafia Merajalela, Ferdinand: Pak Din Gagal Jadi Utusan Khusus?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar