Suara.com - Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi sempat mengajak masyarakat untuk hidup damai berdampingan dengan virus corona covid-19.
Alih-alih sepakat, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK justru menilai berdamai dengan covid-19 berisiko kematian.
JK mengatakan covid-19 adalah virus yang ganas. Virus itu menyerang manusia tanpa pandang bulu.
Masyarakat bisa memerangi covid-19 dengan mengubah gaya hidup yang lebih disiplin akan kebersihan.
Saat ini, masyarakat harus lebih rajin mencuci tangan dengan sabun hingga menggunakan masker, bukan malah berdamai dengan covid-19.
"Tidak berarti kita berdamai, risikonya mati," kata JK dalam diskusi webinar Universitas Indonesia, Selasa (18/5/2020).
Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut, perdamaian itu hanya dapat terwujudkan apabila ada kesepakatan antar kedua belah pihak.
Sedangkan tidak akan mungkin terjadi apabila hanya manusia saja yang menginginkan kedamaian.
"Kalau berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya tidak, bagaimana?" tanyanya.
Baca Juga: Kini Giliran Gubernur Jateng Ajak Warga Berdamai dengan Covid-19
"Jadi istilah damai agak kurang pas karena damai itu harus kedua belah pihak".
Untuk diketahui, ajakan hidup berdamai dengan Covid-19 itu dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Ajak Warga Damai dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Enggak Mau Gimana
-
Agar Warga Patuhi Aturan Covid-19, JK: Ada Sanksi dan Kebutuhan Terjamin
-
Jusuf Kalla Sebut Warga Terdampak Covid-19 Lebih Baik Dapat Bantuan Tunai
-
Geram Jokowi Tak Soalkan Keramaian Pasar, DPR: Kalau Gitu Cabut Saja PSBB
-
Menteri Yasonna: Tak Ada Istilah Kebal Hukum Bagi Pelaksana Perppu Corona
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah