Suara.com - Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi sempat mengajak masyarakat untuk hidup damai berdampingan dengan virus corona covid-19.
Alih-alih sepakat, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK justru menilai berdamai dengan covid-19 berisiko kematian.
JK mengatakan covid-19 adalah virus yang ganas. Virus itu menyerang manusia tanpa pandang bulu.
Masyarakat bisa memerangi covid-19 dengan mengubah gaya hidup yang lebih disiplin akan kebersihan.
Saat ini, masyarakat harus lebih rajin mencuci tangan dengan sabun hingga menggunakan masker, bukan malah berdamai dengan covid-19.
"Tidak berarti kita berdamai, risikonya mati," kata JK dalam diskusi webinar Universitas Indonesia, Selasa (18/5/2020).
Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut, perdamaian itu hanya dapat terwujudkan apabila ada kesepakatan antar kedua belah pihak.
Sedangkan tidak akan mungkin terjadi apabila hanya manusia saja yang menginginkan kedamaian.
"Kalau berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya tidak, bagaimana?" tanyanya.
Baca Juga: Kini Giliran Gubernur Jateng Ajak Warga Berdamai dengan Covid-19
"Jadi istilah damai agak kurang pas karena damai itu harus kedua belah pihak".
Untuk diketahui, ajakan hidup berdamai dengan Covid-19 itu dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Ajak Warga Damai dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Enggak Mau Gimana
-
Agar Warga Patuhi Aturan Covid-19, JK: Ada Sanksi dan Kebutuhan Terjamin
-
Jusuf Kalla Sebut Warga Terdampak Covid-19 Lebih Baik Dapat Bantuan Tunai
-
Geram Jokowi Tak Soalkan Keramaian Pasar, DPR: Kalau Gitu Cabut Saja PSBB
-
Menteri Yasonna: Tak Ada Istilah Kebal Hukum Bagi Pelaksana Perppu Corona
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!