Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim, 81 persen masyarakat Indonesia ingin pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar segera diakhiri.
Mereka beralasan sudah membuang banyak energi dan waktu hingga biaya yang besar selama berada di rumah.
"Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan, sangat besar. Bahkan data yang disampaikan salah satu kementerian dan lembaga yang lapor ke Presiden Jokowi, 81 persen masyarakat ingin segera akhiri PSBB," ujar Doni dalam konferensi video, Rabu (20/5/2020).
Kendati demikian, kata Doni, tak mungkin pemerintah mencabut PSBB bila masyarakat belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.
Doni menuturkan pentingnya tingkat kepatuhan sangat berpengaruh untuk menekan penyebaran covid-19.
"Tetapi tidak mungkin bisa cabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. sekali lagi tingkat kepatuhan penting sekali," ucap Doni.
Kepala BNPB itu mengatakan, di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB, masih banyak yang melanggar. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang berkerumun.
"Tentang PSBB yang masih berlaku tapi masyarakat masih belum gitu banyak mematuhi, masih banyak, nekat, ramai, bagaimana tugas kita semua untuk bisa jamin bahwa tak ada gelombang kedua? Ini sangat benar. Kami juga prihatin, saya sangat prihatin karena masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," kata dia.
Doni mengatakan, dalam dua minggu terakhir, pemerintah Indonesia sangat serius menurunkan angka reproduksi (reproductive number/RO) covid-19 di bawah angka satu.
Baca Juga: Rapid Test Biozek Dinilai Bermasalah, Doni Monardo: Akurasinya Rendah
Namun, saat ini masyarakat masih kurang peduli terhadap imbauan pemerintah dalam hal menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.
"Kurva yang satu bisa turun ke nol koma sekian. Artinya tingkat risiko semakin kecil. Tetapi yang sangat kita khawatirkan apabila masyarakat masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi, masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan, bisa dihindari," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Virus Corona Disebut Mungkin Tak Bisa Hilang, Ini Kata Ketua Gugus Tugas
-
Sujiwo Tejo Soal PSBB: Gajah di Mal Tak Tampak, di Peribadatan Tampak
-
400 Ribu Wanita Hamil selama WFH di Indonesia, Jadi Sorotan Asing
-
Abaikan PSBB, Ratusan Warga Ciamis Padati Pusat Perbelanjaan
-
NgabubuTips, Pahami 5 Kerusakan Mobil yang Lama Terparkir Saat PSBB
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi