Rencana pelonggaran PSBB, 'Apa yang mau dilonggarkan? Ini sudah longgar sekali' Covid-19, Lebaran prihatin, dan 'kejutan ekonomi': 'Mau marah, saya enggak bisa marah ke siapa-siapa'
Akan tetapi, salah satu warga Depok, Safitra Pranoto, mengaku merasa dongkol dengan banyaknya orang yang tumpah ruah berbelanja keperluan lebaran dan mengabaikan protokol kesehatan.
"Saya keluar cuma kalau ada belanja yang memang harus dibeli, baru keluar. Selama ini di rumah aja. Kalau merasa iri sih enggak, cuma merasa dongkol aja, karena mereka bisa pulang dengan membawa virus," ujar Safitra.
Dia menambahkan, orang-orang yang tumpah ruah di pasar dan pusat berbelanjaan itu tidak sensitif akan kerja keras petugas medis yang sedang berjibaku merawat orang-orang yang terinfeksi virus corona.
Alasan berbelanja demi membeli baju baru lebaran untuk keluarga, tak dapat diterima oleh Safitra. Semestinya, mereka mematuhi anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah.
"Di-pending (ditunda) dulu deh beli baju lebarannya untuk sementara. Tahun ini lebarannya emang beda, tapi ya udah lah. Kita mau ngapain, kita bisa berbuat apa. Itu beli baju lebaran emang mau ke mana, toh kita nggak kemana-mana juga," ujarnya.
Pedagang nonpangan diminta tutup lapak
Setelah apa yang disebut "lautan manusia" di Pasar Anyar saat pandemi dan PSBB di media sosial, Pemerintah Kota Bogor kemudian melakukan penertiban pedagang liar yang menjajakan dagangan nonpangan di pasar tersebut.
"Titik yang paling rawan di masa PSBB adalah pasar, ditambah lagi menjelang lebaran. Kita amati ada arus warga yang datang berbondong-bondong untuk belanja baju lebaran," ujar Walikota Bogor Bima Arya.
Baca Juga: Ngamuk Langgar PSBB Surabaya, Habib Umar Assegaf adalah Ulama Pasuruan
Dia menambahkan pihaknya akan membuat posko bersama hingga Lebaran nanti untuk memastikan kios-kios liar, terutama nonpangan, tetap tutup.
"Bagi pelanggar akan berlaku sanksi dari PSBB, baik perwali maupun pidananya apabila melawan petugas," tegasnya.
Adapun Bogor memberlakukan PSBB hingga 26 Mei mendatang.
Sementara itu, Mal CBD Ciledug di Tangerang, Banten, disegel oleh Satpol PP pada Selasa (19/05), setelah viral video di media sosial mempertontonkan kerumunan massa yang berbondong-bondong berbelanja ke mal yang baru saja dibuka setelah sebulan lamanya tutup.
Kepala Satpol PP Kota Tangerang Agus Hendra mengatakan pihak pengelola mal CBD Ciledug terbukti melanggar ketentuan PSBB yang diperpanjang sampai 31 Mei 2020.
Kerumunan massa di pasar tradisional di sejumlah daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri disoroti oleh Presiden Joko Widodo dalam ratas persiapan idul Fitri, Selasa (19/05). Dia mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan.
"Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini sudah mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan hari raya, saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, memakai masker, petugas di lapangan betul-betul bekerja untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan secara terus-menerus," ujar Jokowi.
Kasus berpotensi bertambah
Akan tetapi, kerumunan massa di pasar dan pusat perbelanjaan berisiko meningkatkan terjadinya kasus Covid-19.
Pakar matematika epidemiologi Nuning Nuraini, yang juga bagian dari tim SimcovID yang membuat permodelan kasus Covid-19 di Indonesia, menyebut meski PSBB diterapkan di sejumlah wilayah, pada kenyatannya "sikap masyarakat cenderung normal" dan "amat sangat berpotensi untuk timbulnya penambahan kasus".
"Jadi kontak yang dilakukan antar individu yang memicu tingginya angkanya penyebaran," kata dia.
"Tidak usah menghitung pakai kalkulasi yang seperti apa, kita bisa sangat melihat bahwa kerumunan terjadi di mana-mana, dikhawatirkan bahwa kalau di tempat-tempat perbelanjaan, droplet bisa menempel di barangnya. Jadi, kita tidak tahu walaupun sudah pakai masker, physical distancing tidak dijaga, kemungkinan untuk terjadinya penyebaran jadi lebih tinggi," ujarnya.
Merujuk pada permodelan yang dilakukan tim SimcovID yang terdiri dari sejumlah peneliti dari berbagai perguruan tinggi, jika contact rate penduduk di atas 50%, bahkan kembali normal ke 100%, dia mengatakan "risikonya hampir pasti akan ada lonjakan kasus".
Ia memperkirakan imbas dari kerumunan massa ini akan terlihat pada peningkatan kasus 10 -14 hari ke depan, atau sekitar awal Juni.
Senada, pakar epidemiologi dari London School of Hygiene & Tropical Medicine Inggris yang saat ini meneliti Covid-19 di Indonesia, Henry Surendra, menjelaskan kerumunan massa di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan ini otomatis meningkatkan risiko terjadinya penularan Covid-19.
"Kemungkinan besar pasca lebaran nanti akan ada tren peningkatan kasus," ujarnya.
Dia menambahkan, jika paparan virusnya terjadi hari ini, diperlukan waktu tujuh hari ke depan untuk mengetahui berapa orang yang menjadi terinfeksi.
"Dengan catatan sampelnya bisa diperiksa dan diperoleh hasilnya di hari yang sama. Prediksi menjadi sulit karena lamanya diagnosis delay berbeda-beda di setiap daerah, tergantung kapasitas lab yang memeriksa sampel dari daerah tersebut," kata dia.
Rumah sakit dan petugas medis paling terdampak
Nuning yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi Insititut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan meski banyak orang yang tetap mematuhi ketentuan PSBB, "kepatuhan ini jadi tak bermakna" ketika sebagian lain tetap melakukan aktivitas yang tidak menjaga protokol kesehatan.
"Tentunya yang paling terdampak adalah rumah sakit dan petugas medis," kata Nuning.
Dia menambahkan strategi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan rumah sakit atau tempat yang digunakan untuk memfasilitasi orang-orang yang positif pada saat nanti lebaran atau setelahnya.
"Ini yang urgent. Takutnya nanti kolaps, kemudian rumah sakit malah ditutup karena banyak tenaga medisnya terdampak," jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Al Ihsan Bandung, Dewi Basmala Gatot mengaku sangat khawatir terjadi lonjakan kasus virus corona atau Covid-19 pasca-Lebaran.
Dikutip dari Kompas.com, Dewi mengambil sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan pasien.
Misalnya menyiapkan ketersediaan alat pelindung diri (APD) hingga H+14 Lebaran. Kemudian, jadwal dinas sudah disiapkan serapi mungkin. Selain itu memastikan tenaga kesehatan harus siap diminta tiba-tiba atau on call. Untuk meningkatkan semangat para tenaga kesehatan, pihaknya dengan ketat memonitoring penggunaan APD sesuai prosedur.
Hampir mustahil menekan angka reproduksi dibawah 1
Selain berpotensi meningkatkan kasus Covid-19, fenomena kerumunan massa ini juga kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk melonggarkan PSBB.
Menurut Henry, pakar epidemiologi, fenomena ini jelas menunjukkan ada pelanggaran protokol fisik dan sosial dan berpotensi menggagalkan upaya pemutusan rantai penularan yang sudah dilakukan di masyarakat.
"Ini juga bisa menjadi indikator bahwa sebenarnya masyarakat kita belum siap untuk melaksanakan norma baru, untuk hidup berdampingan dengan Covid-19," ujarnya.
Merujuk ketentuan WHO, Henry menjelaskan ada enam kriteria untuk bisa melakukan pelonggaran pembatasan sosial. Selain penularan harus terkendali, artinya tren kasus positif, PDP, ODP dan OTG sudah turun secara konsisten, masyarakat harus teredukasi menuju norma baru sebagai konsekuensi dari hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Jadi menurut saya pelonggaran PSBB belum tepat apabila dilakukan dengan kondisi saat ini," ujarnya.
"Kalau protokol PSBB masih dilanggar maka target reproduction number ditekan dibawah satu itu belum tentu akan bisa dicapai setelah lebaran," imbuhnya.
Angka reproduksi di bawah 1, yang menunjukkan tingkat penularan virus tersebut, menjadi prasyarat pelonggaran PSBB.
Sementara itu, Nuning Nuraini mengatakan "hampir mustahil" menekan angka reproduksi dibawah 1 dengan kondisi yang terjadi saat ini.
"Karena faktor terbesar selama ini yang sangat ditekankan adalah physical distancing, tapi ini sudah dilanggar, ya sudah. Artinya yang paling dasar tidak terjadi, kami melihat dampaknya dalam dua minggu ke depan seperti apa," ujarnya.
Mudah-mudahan sudah terbentuk kekebalan kelompok. Jadi kekebalan itu ada, jadi risikonya tidak terlalu tinggi.
Berita Terkait
-
Sinyal dari Thamrin: Isi Dompet Warga RI Mendadak Ludes, Apa yang Terjadi?
-
Rindu yang Terbayar: Perjuangan Mudik Guru Sekolah Rakyat Kepulauan Anambas
-
Belanja Lebaran 2026 Cetak Rekor, Kelas Menengah dan Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia
-
Lebaran Berkah! BI Ramal Penjualan Eceran Maret 2026 Melesat 9,3 Persen
-
Pelindo Catat 2,6 Juta Penumpang Masa Lebaran 2026, Meningkat 14,14%
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan