Refly Harun Sindir Jokowi saat Idul Fitri: Kok Kelabakan Hadapi Covid-19?

Suara.com - Di tengah momen perayaan Idul Fitri, ahli hukum tata negara Refly Harun menyindir pemerintahan Jokowi terkait penanganan virus corona. Ia mengaku kecewa dan menilai Presiden Joko Widodo seperti kelabakan dalam menangani covid-19.

Hal ini ia sampaikan lewat channel YouTube-nya Refly Harun dalam episode "Refleksi Lebaran 2020: Memilih Berjarak dengan Penguasa".

Dalam episode itu, ia menyebut pemerintah kelabakan dalam menangani wabah virus corona.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka, mengendalikan keuangan mereka, sehingga ketika menghadapi covid-19 ini, terasa kelabakan," katanya.

Tak hanya itu, Refly juga menilai pemerintah seperti telah kehabisan uang sehingga tak bisa lagi mengatur perekonomian di masa sulit seperti sekarang.

"Kok pemerintah seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah?" ungkapnya.

Padahal, menurutnya, dalam bidang politik, pemerintah saat ini dinilai sangat berkuasa karena tidak memiliki oposisi yang mengancam kekuasaannya.

"Dalam bidang politik, pemerintah sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi. Tapi, hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," ujarnya.

Ia kemudian menyebutkan ada penunggang-penunggang gelap di lingkar kekuasaan Jokowi yang membuat pemerintah tak berdaya dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: Hingga Lebaran Kedua, Ratusan Pemudik dari Wonogiri Balik ke Jabodetabek

"Masih banyak penunggang-penunggang gelap kekuasaan yang berkuasa saat ini. Saya kasih contoh Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) misalnya," kata Refly.

Menurutnya, UU Minerba adalah bentuk lain dari perampokan terhadap kekayaan negara yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Namun, hanya segelintir orang yang akhirnya menguasai sumber daya ini. 

"Sebagian pakar mengatakan ini adalah perampokan para konglomerat tambang terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.