Suara.com - Pemerintah menyiapkan insentif kepada petani dan nelayan di tengah pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian insentif akan diberikan melalui beberapa skema program besar untuk membantu para petani dan nelayan miskin.
"Saya melihat ada beberapa skema program besar yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Kamis (28/5/2020).
Skema pertama yakni melalui jaring pengaman sosial. Ia meminta agar jajarannya memastikan 2,7 juta petani, buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus mendapat bantuan sosial.
"Melalui program jaring pengaman sosial, pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik," katanya.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin meringankan beban konsumsi keluarga petani dan nelayan miskin.
"Tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin," ujar Jokowi.
Kemudian skema kedua yakni melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah kata Jokowi sudah memutuskan anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 3,4 triliun.
"Untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui KUR, Mekaar, UMi, pegadaian dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya," katanya lagi.
Baca Juga: Usai Komentari Panci dan Ketupat, Roy Suryo Soroti Masker Jokowi
"Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CPCL (Calon Petani Calon Lahan) dan lainnya baik dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan kementerian pertanian saya yakin juga ada," sambungnya.
Selanjutnya ketiga yakni skema melalui pemberian stimulus untuk modal kerja. Skema ini, kata Jokowi, penting bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan.
Ia juga meminta prosedur pemberian insentif dipermudah sehingga petani dapat memperoleh dana yang dibutuhkan.
"Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR ini bisa sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi Mekaar dan skema lain melalui kementerian. Saya minta prosedurnya dipermudah, seaksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana tidak berbelit-belit sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dan yang dibutuhkan," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan skema keempat melalui instrumen kebijakan non fiskal melalui kebijakan kelancaran supply chain.
"Yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu," katanya menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre