Pemerintah Beberkan 2 Kriteria Daerah yang Bisa Terapkan New Normal

Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut ada dua kriteria daerah yang bisa menerapkan protokol tatanan normal baru alias new normal.

Hal ini dikatakan Doni seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara daring, Rabu (27/5/2020)

"Adapun untuk daerah-daerah yang nantinya akan dibuka dapat kami sampaikan ada 2 kriteria di sini," ujar Doni.

Doni mengatakan dua kriteria daerah itu salah satu adalah tidak ditemukannnya satupun kasus Covid-19.  Daerah yang berpeluang diizinkan untuk membuka lagi wilayahnya ada sebanyak 87 kabupaten kota yang terdiri dari 65 di wilayah daratan dan 22 di wilayah kepulauan.

Ia menilai daerah tersebut steril dari Covid-19.

"Daerah-daerah ini nyaris steril dari ancaman Covid-19 tetapi belum tentu selamanya akan tetap aman," kata dia.

Doni menuturkan pada minggu lalu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk menanyakan wilayah setempat yang bisa aman dari Covid-19.

Dari paparan kepala daerah, bahwa munculnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi.

"Kemudian kerjasama antara tokoh-tokoh yang ada di daerah baik pemerintah dari pemerintah maupun unsur-unsur tokoh tokoh non-formal lainnya sampai ke tingkat RT dan RW. kemudian adanya sejumlah daerah yang terisolasi sehingga aman dari covid termasuk daerah daerah yang relatif sangat jarang dikunjungi oleh dari luar," kata dia.

Baca Juga: Mahfud Sebut Korban Corona Tak Sebanyak Kecelakaan, Jansen: Ada-ada Aja

Doni menambahkan, kriteria kedua yakni wilayahnya yang berada di zona hijau yang akan dibuka kembali. Dia pun mengklaim ada penurunan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah selama sepekan terakhir ini.

"Daerah yang berwarna hijau adalah daerah-daerah yang ada kasus tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini mengalami penurunan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh WHO. Antara lain kriterianya adalah masalah kesehatan masyarakat yang meliputi epidemiologis surveilans kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan," katanya.