Suara.com - Webinar yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM tengah menuai kehebohan publik lantaran judul seminar yang dianggap berkonotasi dengan gerakan makar.
Acara seminar daring yang digelar oleh sebuah komunitas hukum tata negara itu dipromosikan di sosial media dengan judul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Menyadur dari Hops.id --jaringan Suara.com, seorang akademisi UGM Yogyakarta Bagas Pujilaksono mempersoalkan acara tersebut. Bagas menyebut bahwa topik yang dibahas dalam seminar itu bisa masuk dalam kategori gerakan makar.
Melalui tulisan opininya yang diunggah di sebuah laman media online, Bagas menyesalkan acara itu karena saat ini semua elemen bangsa tengah saling berupaya mengatasi covid-19, namun sekelompok orang di UGM malah mewacanakan pemecatan presiden.
Menurut Bagas, acara ini berindikasi pada gerakan makar dan harus ditindak tegas.
Menindaklanjuti kehebohan itu, pantia webinar pun memutuskan untuk mengubah judul topik webinar mereka.
Topik yang sebelumnya berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' diubah menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Sementara itu acara tetap akan digelar sesuai waktu yang sudah ditentukan yakni pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00-16.00 WIB.
Panitia webinar dari CLSFHUGM pun menyampaikan permintaan maafnya kepada publik atas polemik yang muncul akibat judul topik tersebut.
Baca Juga: Pecatan TNI Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Bentuk Serdadu Eks Trimantra
"Kami ingin meminta maaf sekaligus meluruskan terkait berita tidak benar yang beredar di berbagai sosial media soal gerakan makar. Kami meminta maaf terkait penggunaan frasa yang digunakan," bunyi keterangan panitia seperti yang dikutip Suara.com dari Hops.id (29/5/2020).
Panitia webinar juga menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan secara mandiri oleh CLSFHUGM dan tidak melibatkan nama UGM secara institusional.
CLSFHUGM merupakan Komunitas Hukum Tata Negara yang dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UGM.
Selain itu, panitia juga meluruskan bahwa acara webinar ini semata hanya diskusi yang dilakukan secara akademis dan bukan merupakan gerakan makar.
Berita Terkait
-
Acara Diskusi di UGM Soal Pemecatan Presiden Dikecam, Netizen: Tak Beretika
-
Gelar Diskusi Bertajuk Pemecatan Presiden, CLS FH UGM Bantah Tuduhan Makar
-
Tangani Covid-19, UGM Dapat Bantuan Alat PCR dan APD dari Kemdikbud
-
Gubes UGM Pimpin Pembuatan Rapid Test GHA, Daya Deteksinya Lebih Akurat
-
Diskusi Daring PSBB UGM: Komunikasi Pemerintah Selama Pandemi Sangat Buruk
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya