Suara.com - Webinar yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM tengah menuai kehebohan publik lantaran judul seminar yang dianggap berkonotasi dengan gerakan makar.
Acara seminar daring yang digelar oleh sebuah komunitas hukum tata negara itu dipromosikan di sosial media dengan judul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Menyadur dari Hops.id --jaringan Suara.com, seorang akademisi UGM Yogyakarta Bagas Pujilaksono mempersoalkan acara tersebut. Bagas menyebut bahwa topik yang dibahas dalam seminar itu bisa masuk dalam kategori gerakan makar.
Melalui tulisan opininya yang diunggah di sebuah laman media online, Bagas menyesalkan acara itu karena saat ini semua elemen bangsa tengah saling berupaya mengatasi covid-19, namun sekelompok orang di UGM malah mewacanakan pemecatan presiden.
Menurut Bagas, acara ini berindikasi pada gerakan makar dan harus ditindak tegas.
Menindaklanjuti kehebohan itu, pantia webinar pun memutuskan untuk mengubah judul topik webinar mereka.
Topik yang sebelumnya berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' diubah menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Sementara itu acara tetap akan digelar sesuai waktu yang sudah ditentukan yakni pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00-16.00 WIB.
Panitia webinar dari CLSFHUGM pun menyampaikan permintaan maafnya kepada publik atas polemik yang muncul akibat judul topik tersebut.
Baca Juga: Pecatan TNI Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Bentuk Serdadu Eks Trimantra
"Kami ingin meminta maaf sekaligus meluruskan terkait berita tidak benar yang beredar di berbagai sosial media soal gerakan makar. Kami meminta maaf terkait penggunaan frasa yang digunakan," bunyi keterangan panitia seperti yang dikutip Suara.com dari Hops.id (29/5/2020).
Panitia webinar juga menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan secara mandiri oleh CLSFHUGM dan tidak melibatkan nama UGM secara institusional.
CLSFHUGM merupakan Komunitas Hukum Tata Negara yang dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UGM.
Selain itu, panitia juga meluruskan bahwa acara webinar ini semata hanya diskusi yang dilakukan secara akademis dan bukan merupakan gerakan makar.
Berita Terkait
-
Acara Diskusi di UGM Soal Pemecatan Presiden Dikecam, Netizen: Tak Beretika
-
Gelar Diskusi Bertajuk Pemecatan Presiden, CLS FH UGM Bantah Tuduhan Makar
-
Tangani Covid-19, UGM Dapat Bantuan Alat PCR dan APD dari Kemdikbud
-
Gubes UGM Pimpin Pembuatan Rapid Test GHA, Daya Deteksinya Lebih Akurat
-
Diskusi Daring PSBB UGM: Komunikasi Pemerintah Selama Pandemi Sangat Buruk
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan
-
Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas
-
Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun
-
Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
-
Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun
-
Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen