Suara.com - Ombudsman RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan membuka kembali sekolah saat pelaksanaan tatanan normal baru atau new normal. Sebab, keselamatan siswa dan masyarakat mesti menjadi prioritas utama sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dibuka di sekolah saat pandemi Covid-19.
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pemerintah dan Kemendikbud perlu terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan memastikan situasi dan kondisi betul-betul aman dari Covid-19.
"Ombudsman berharap ada kehati-hatian dari pemerintah dalam rangka menetapkan rencana anak-anak kembali sekolah kalau belum betul-betul aman perlu dilakukan kajian secara mendalam. Karena, prioritas untuk memastikan keselamatan siswa dan masyarakat itu jauh lebih penting," kata Ninik saat jumpa pers daring yang disiarkan langsung lewat Instagram Ombudsman RI, pada Rabu (3/6/2020).
"Ombudsman pada kesempatan lalu melalui Bapak Suadi sebagai pengampu Bidang Pendidikan bahkan sudah menyampaikan ada baiknya ajaran baru diundur sampai akhir tahun 2020," katanya.
Disisi lain, Ninik menilai sulit memastikan siswa dan siswi khususnya anak-anak akan mematuhi dan disiplin menerapkan protokoler kesehatan jika sekolah kembali dibuka saat pelaksanaan new normal. Terlebih, belum memadainya sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang protokol kesehatan juga dinilai Ninik harus menjadi pertimbangan khusus sebelum memutuskan untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Nah tentu hal ini Ombudsman perlu sekali menyampaikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi antara wilayah. Saya kira antara wilayah satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam penyikapan rencana kemungkinan anak bisa sekolah kembali ini," ujar Ninik.
Ninik menuturkan, beberapa negara seperti Korea Selatan dan China yang sempat membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Mei 2020 kekinian pun telah ditutup kembali.
"Oleh karena itu tentu Ombudsman ingin memberikan masukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memastikan wilayah-wilayah mana yang sudah dianggap bebas dari Covid-19 yang kemudian dilakukan uji coba seperti yang disampaikan Pak Alamsyah tadi, untuk dilakukan uji coba terlebih dahulu dilakukannya pembukaan sekolah bagi anak-anak," tutur Ninik.
"Misalanya di daerah-daerah yang sudah bisa dipastikan itu adalah wilayah hijau dengan tetap memastikan bahwa perlintasan antar wilayahnya juga terjamin," tandasnya.
Baca Juga: Viral, Pedagang Pentol di Gresik Berjualan Sambil Nge-DJ Pantang Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari Partai Apa? Ini Kronologi Kena OTT KPK
-
Ma'ruf Cahyono Terancam Dijerat TPPU, Uang Gratifikasi Dipakai Renovasi Rumah hingga Nikahan Anak
-
Penggeledahan ke-13 Kasus Korupsi, Polisi Sita Dokumen hingga Komputer dari Ruko Cipete
-
Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi