Suara.com - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memperingatkan bahwa kota tersebut tidak bisa menahan kekacauan lebih lama lagi, saat menandai peringatan pertama kemunculan unjuk rasa massa prodemokrasi yang terus bergulir.
"Kita semua melihat kesulitan yang telah kita lalui dalam satu tahun terakhir, dan karena situasi serius seperti itu, kita memiliki lebih banyak masalah yang harus dihadapi," kata Lam dalam konferensi pers mingguan, yang bertepatan dengan peringatan tersebut, Selasa (9/6/2020).
Setahun yang lalu, lebih dari satu juta orang membanjiri jalan-jalan Hong Kong untuk memprotes rancangan undang-undang oleh pemerintah Lam. RUU itu akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi dan diadili di China daratan, tempat pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis.
Lam kemudian menarik RUU tersebut, yang sudah telanjur menimbulkan kekhawatiran luas bahwa pemerintah pusat di Beijing mencekik kebebasan di pusat keuangan global itu. RUU juga mendorong unjuk rasa antipemerintah selama berbulan-bulan.
"Kita perlu belajar dari kesalahan, saya berharap semua anggota parlemen dapat belajar dari kesalahan---bahwa Hong Kong tidak bisa menahan kekacauan seperti itu," ujar Lam.
Setelah jeda unjuk rasa selama pandemi virus corona, para demonstran telah kembali ke jalan dalam beberapa pekan terakhir dan diperkirakan lebih banyak aksi unjuk rasa akan terjadi.
Para aktivis telah menyerukan agar orang-orang berkumpul pada waktu makan siang. Bahkan hari Kamis, 11 Juni, mendatang para aktivis berencana mengelar aksi besar-besaran untuk memperingati unjuk rasa massa tahun lalu.
Mereka juga telah mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum pada Minggu (14/6/2020) tentang apakah akan melakukan pemogokan di seluruh kota terhadap undang-undang keamanan nasional yang disahkan parlemen China bulan lalu.
Undang-undang itu, yang ditekankan pihak berwenang akan fokus pada mereka yang disebut 'para pembuat onar' yang mengancam keamanan nasional, telah meningkatkan ketegangan. Lam memperingatkan rencana aktivis untuk mengadakan referendum pemogokan.
Baca Juga: Stefan Antonic, Anak Pelatih PSS Sleman Direkrut Klub Liga Hong Kong
"Selama setahun terakhir, warga Hong Kong dan dunia telah menjadi saksi atas situasi yang memburuk di Hong Kong, dengan Beijing memperketat cengkeramannya atas kebebasan kota," kata aktivis demokrasi Joshua Wong di Twitter.
Pada Senin (8/6/2020), seorang pejabat China menyarankan bahwa tingkat otonomi yang dimiliki Hong Kong ketika perjanjian pascakolonial mengenai statusnya habis pada 2047, dapat bergantung pada bagaimana kota itu bertindak sampai saat itu. (Antara)
Berita Terkait
-
Sinopsis Growing Together Season 2, Drama China Baru Bertema Keluarga
-
China Larang Perusahaan Beli Chip AI NVIDIA: Saham Anjlok, Jensen Huang Kecewa
-
Sinopsis dan Jadwal Tayang Wild Ambition Bloom, Drama China Baru Bertema Bisnis
-
Mimpi Jadi Kenyataan, Joe Taslim Dapat Tawaran Main Film 'The Furious'
-
Semakin Ramah Muslim, Ini Panduan Destinasi Wisata dan Kuliner Halal di Hong Kong
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah