Suara.com - Laporcovid19.org menilai pemerintah tidak teransparan dalam menentukan zona daerah risiko penyebaran Virus Corona. Sebab, Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 tidak pernah terbuka mengenai jumlah tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mengonfirmasi orang yang terinfeksi kepada publik.
"Untuk mendefinisikan risiko suatu wilayah, maka harus dibuka jumlah tesnya. Karena, risiko satu wilayah tidak dapat diandalkan apabila tidak diketahui jumlah tes PCR-nya," kata Iqbal Elyazar, Kolaborator LaporCovid-19 dalam konfrensi pers, Kamis (18/6/2020).
Epidemiolog tersebut menjelaskan, tes PCR menjadi standar baku dalam pemeriksaan terdahap orang yang terinfeksi Virus Corona. Oleh karena itu, LaporCovid-19 mendorong pemerintah memperbanyak laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan Virus Corona.
"Dan perlu ditambah lebih bangak lagi SDM yang dilatih untuk membantu pemeriksaan Virus Corona," ujarnya.
Ketimpangan Jumlah Lab Covid-19
Iqbal mengatakan masalah lain yang krusial adalah sebaran laboratorium Covid-19 yang tak merata di Indonesia. Sebanyak 60 persen laboratorium Covid-19 di Indonesia berada di Provinsi pulai Jawa-Bali dan 40 persen melayani provinsi di luar Pulau Jawa-Bali.
"Jadi ada ketimpangan di sana," terangnya.
Selain itu, sebagian besar, 30-40 persen pemeriksaan Covid-19 melalui tes PCR terkonsentrasi di DKI Jakarta. Sisanya di luar Jakarta. Pemeriksaan PCR itu dianggap sangat timpang, sehingga penanganan penyebaran wabah tersebut juga tak merata.
"Maka kami menyarankan semua informasi terkait dengan tes PCR harus dibuka, sesuai dengan komitmen pemerintah pada saat awal untuk membuka data yang berkaitan dengan bencana ini," tandasnya.
Baca Juga: Laporcovid-19 Nilai Pemerintah Tak Transparan Soal Data Zona Risiko
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Keterlibatan Ustaz Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji Mulai Terlihat, Kini Ngaku Sebagai Korban
-
Alat Perekam Getaran Gempa di Gunung Kelud Rp1,5 Miliar Dicuri, Malingnya Gak Ngotak!
-
Nasib Bripda Abi Usai Lempar Helm ke Pelajar Hingga Kritis, Dihukum Demosi 5 Tahun!
-
Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Terkait Ferry Irwandi yang Dinilai Ancam Pertahanan Siber
-
Tak Sudi Disanksi Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Kompak Banding
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang
-
Prabowo Dinilai Kian Objektif Pilih Menteri, Efek Kritik Publik dan Gejolak Demo
-
Maling Nekat Gondol Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar, Papan Peringatan Tak Mempan
-
Nadiem Makarim di Mata Mahfud MD: Bersih Tapi Tak Paham Birokrasi, Rektor Se-Indonesia Sampai Curhat