Kepala Daerah Diminta Jaga Keseimbangan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah daerah mengelola manajemen krisis kesehatan dan ekonomi dengan seimbang. Menurutnya, saat ini tidak bisa berkonsentrasi dalam aspek kesehatan saja, namun juga harus berfokus pada aspek ekonomi.

"Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu," ujar Jokowi saat memberikan arahan untuk Penanganan Covid-19 Terintegrasi di Jawa Timur, di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Ia juga kerap mengingatkan kepala daerah untuk menjaga keseimbangan dalam menangani Covid-19. Sehingga, kata Jokowi, kedua aspek tersebut dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.

"Gas dan rem ini lah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ini lah sulitnya saat ini," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang juga dialami 215 negara lainnya. 

"Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa krisis ekonomi global itu benar-benar nyata ada benar dan semua merasakan," tutur Jokowi.

Jokowi menuturkan berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun ini -8 persen, Jepang 5,8 persen, Inggris 10,2 persen, Perancis -12,5 persen, Italia -12,8 persen, Spanyol -12,8 persen dan Jerman -7,5 persen.

"Atinya apa? demand nanti akan terganggu. Kalau demand terganggu supply-nya akan terganggu. Kalau supply-nya terganggu, artinya produksi juga akan terganggu. Artinya, demand supply produksi semuanya rusak dan terganggu," tutur dia.

"Ini lah yang juga harus kita ketahui bersama bahwa kita dalam proses mengendalikan Covid urusan kesehatan,  tetapi kita juga memiliki masalah yang lain yaitu urusan ekonomi," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Peringatkan Pejabat Jatim Bikin Kebijakan COVID-19 Merujuk Ahli