Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti sikap Presiden Jokowi ketika marah di depan menteri hingga mengancam adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Mardani, dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan cepat dari seorang pemimpin, bukan sekadar berpidato dan mengeluh di depan menteri serta rakyat.
"Pak Presiden Joko Widodo @jokowi, dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan (action) cepat dari seorang pemimpin, bukan sekadar pidato dan mengeluh di depan menteri dan rakyat. #leadership," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com dari akun jejaring sosial Twitter @MardaniAliSera, Senin (29/6/2020).
Mardani menyerukan agar Jokowi segera bertindak jika ada menteri, pejabat atau aturan yang perlu diganti guna mempercepat eksekusi program penanganan krisis. Otoritas sepenuhnya di tangan Jokowi.
"Bila ada menteri, pejabat, atau aturan yang perlu diganti utk mempercepat ekskusi program penanganan krisis, segera lakukan. Otoritas dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan Anda selaku Presiden RI. #leadership," kicau Mardani Ali Sera.
Pun Mardani Ali Sera menyoroti pidato Jokowi tersebut yang ternyata sudah sejak 10 hari lalu namun baru diunggah Minggu 28 Juni 2020. Mardani mempertanyakan tindakan dan putusan Jokowi sejak pidato itu dilontarkan 10 hari lalu.
"Pidato ini ternyata pidato 10 hari yang lalu, baru diunggah kemarin oleh Biro Pers Istana setelah 10 hari. Dan dalam 10 hari ini belum ada keputusan dan tindakan apapun dari Pak Jokowi setelah pidato marah-marah dan mengeluh. #leadership," tulis Mardani.
Dengan tegas, Mardani menuliskan Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seolah-seolah pencitraan.
"Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seakan pencitraan #leadership," cuit Mardani.
Baca Juga: Jokowi: Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar, Kemenkes Jangan Bertele-tele!
Ancaman reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
-
Jokowi: Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar, Kemenkes Jangan Bertele-tele!
-
Tengku Zul Komentari Jengkelnya Jokowi ke Kemenkes: Pak Presiden Heran?
-
Dulu Disanjung, Kini Terawan Disentil Jokowi, sampai Jadi Trending Topic
-
Jokowi Larang Warga Jemput Paksa Pasien COVID-19
-
Jokowi: Jangan Terjadi Lagi Keluarga Rebut Paksa Jenazah Covid-19!
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!