Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, hingga antropologi untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lantaran kepala negara tak ingin ada lagi insiden pengambilan paksa jenazah Covid-19 yang dilakukan pihak keluarga.
"Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Selain itu, Jokowi juga menganggap edukasi soal tes Covid-19 seperti rapid test dan tes swab kepada masyarakat harus gencar lagi dilakukan agar masyarakat tak lagi mengelak saat dilakukan tes Covid-19.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan penolakan masyarakat terkait pemeriksaan tes Covid-19 dikarenakan tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Karena itu terjadi penolakan saat didatangi petugas medis untuk pemeriksaan tes Covid-19.
"Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," katanya.
Untuk diketahui, di beberapa daerah terjadi insiden pengambilan jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga di rumah sakit. Terakhir, insiden pengambilan paksa jenazah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6/2020), pekan lalu.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Potong Prosedur Berbelit Kemenkes untuk Cairkan Duit COVID
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
Terkini
-
Damai Cuma di Mulut? Yai Mim Tegaskan Proses Hukum Lawan Sahara Jalan Terus: Itu Urusan Pengacara
-
Apa Itu Single Salary PNS: Solusi Ampuh Atasi Pensiun 'Ngenes' ASN Golongan Bawah?
-
Galian Proyek Air Limbah Depan CIBIS Park Rampung, Macet TB Simatupang Mulai Terurai
-
Gelar Rapat Tertutup, Komisi IX DPR Sepakati Tambahan Anggaran Buat Kemenaker Rp 144 Miliar
-
Polisi Gulung Jaringan Penjual Kulit Harimau Sumatera, Pelaku Utama Dibekuk di Nagan Raya
-
Kritik Tajam Napoleon Bonaparte: Di Polri Ada 'Dua Tuhan', Reformasi Mustahil Tanpa Rombak Pimpinan!
-
Ancam 'Ngamuk' di Polda, Firdaus Oiwobo Desak Polisi Tangkap Roy Suryo Cs: Gua Bawa Tenda!
-
Gugat Kelangkaan BBM, Sidang Perdana Ditunda Gara-gara Pengacara Menteri Bahlil Tak Bawa Surat Kuasa
-
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Roy Suryo Cs Tak Bisa Jadi Tersangka Ijazah Jokowi, Ini Alasannya
-
Bakal Dilantik Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua, Ribka Lepas Jabatan Wamendagri?