Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, hingga antropologi untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lantaran kepala negara tak ingin ada lagi insiden pengambilan paksa jenazah Covid-19 yang dilakukan pihak keluarga.
"Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Selain itu, Jokowi juga menganggap edukasi soal tes Covid-19 seperti rapid test dan tes swab kepada masyarakat harus gencar lagi dilakukan agar masyarakat tak lagi mengelak saat dilakukan tes Covid-19.
"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan penolakan masyarakat terkait pemeriksaan tes Covid-19 dikarenakan tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Karena itu terjadi penolakan saat didatangi petugas medis untuk pemeriksaan tes Covid-19.
"Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," katanya.
Untuk diketahui, di beberapa daerah terjadi insiden pengambilan jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga di rumah sakit. Terakhir, insiden pengambilan paksa jenazah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6/2020), pekan lalu.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Potong Prosedur Berbelit Kemenkes untuk Cairkan Duit COVID
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026