Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara mengenai ancaman Presiden Joko Widodo (jokowi) reshuffle kabinet kerjanya. Menurut Refly, kebanyakan menteri di kabinet kerja saat ini adalah menteri Jokowi sadar kamera.
Hal itu disampaikan oleh Refly dalam kanal YouTube miliknya Refly Harun bertajuk 'Jokowi Geram, Ancam Reshuffle!'. Dalam kesempatan itu, Refly menilai kabinet kerja di periode pertama pemerintahan Jokowi jauh lebih baik dibandingkan kabinet kerja di periode kedua kepemimpinannya.
"Kabinet 2014 awal itu menurut saya jauh lebih baik dibandingkan kabinet sekarang. Menteri sekarang sadar kamera," kata Refly seperti dikutip Suara.com dari kanal YouTube miliknya, Senin (29/6/2020).
Refly menyoroti tingkah laku para menteri kabinet kerja Jokowi 2019-2024 yang sadar kamera itu. Menurutnya, banyak menteri yang memiliki talkshow hingga sering wara-wiri di televisi.
"Banyak sekali talkshownya, banyak sekali syiarnya, ada yang bercita-cita jadi presiden, ada yang tampil di televisi dengan gaya milenial," ungkapnya.
Meski sering tampil di layar kaca, namun progres program kabinet tidak diketahui apakah berjalan dengan baik atau tidak.
"Kita tidak tahu apakah program-program kabinet berjalan dengan baik atau tidak," ujarnya.
Tak hanya para menteri, Refly juga menyoroti sikap para jubir yang dinilai terus menerus 'merias' menterinya hingga anti krtitik. Meski demikian, Refly tidak menjelaskan lebih detail siapa jubir yang dimaksud.
"Ada juru bicara kesana kemari 'me-make up' menterinya. Ketika dikritik, bukan menjadikan bahan perenungan tapi balas mengkritik orang yang mengkritik," tutur Refly Harun.
Baca Juga: Jokowi Marah-marah 18 Juni, Kenapa Baru Diunggah 28 Juni?
Ancaman reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP