Suara.com - Presiden Jokowi marah-marah hingga mengancam reshuffle kabinet menjadi sorotan. Video itu baru diunggah 28 Juni, padahal pidato itu dilontarkan pada 18 Juni. Apa alasannya baru diunggah sekarang?
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa video itu sengaja diputuskan untuk dirilis agar diketahui publik.
Awalnya, kata Bey, sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 tersebut bersifat internal. Namun, atas persetujuan Presiden Jokowi, rekaman video itu dipublikasikan.
"Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk memublikasikannya. Makanya baru diunggah hari ini," ujar Bey saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2020).
Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020, dan video yang memuat arahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu diunggah berselang 10 hari setelahnya.
Bey mengatakan, pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik.
"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.
Dari video berdurasi lebih dari 10 menit itu terlihat, Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.
Padahal, situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah extraordinary karena dunia, termasuk Indonesia, sudah diambang krisis.
Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS: Buktikan!
Jokowi bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah extraordinary apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia, termasuk reshuffle.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS: Buktikan!
-
Jokowi Minta Menkes Tak Bertele-tele soal Anggaran Penanganan Covid-19
-
Jokowi Marah Ancam Reshuffle, Mardani: Jangan Mengeluh di Depan Rakyat
-
Jokowi: Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar, Kemenkes Jangan Bertele-tele!
-
Tengku Zul Komentari Jengkelnya Jokowi ke Kemenkes: Pak Presiden Heran?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
Terkini
-
Komplotan Begal 7 Kali Beraksi di Jakarta Nyamar Debt Collector, Korbannya 'Dibuang' ke Flyover!
-
Aksi Culas Bos Pangkalan Elpiji Terbongkar, Oplos Tabung Gas hingga Raup Rp70 Juta Saban Bulan
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik
-
Dapur MBG Penyebab Keracunan di SDN Gedong Tak Bersertifikat, Komnas PA Tuntut Tanggung Jawab Hukum
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
22 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Enggan Berkomentar
-
Tinjau Langsung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Begini Pesan Menag Nasaruddin Umar
-
Marak Kasus Keracunan, Komnas PA Tolak Guru Jadi Bahan Uji Coba Sampel MBG
-
Gelar Aksi di Monas, Ibu-Ibu Kritik MBG: 8.649 Anak Keracunan Bukan Sekadar Angka Statistik!
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis