Suara.com - Presiden Jokowi memberikan ultimatum reshuffle kabinet kepada jajaran menteri yang menunjukkan kinerja buruk, di tengah situasi darurat akibat pandemi covid-19.
Dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara, 18 Juni 2020, Jokowi menunjukkan kekecewaannya setelah mengetahui sejumlah menteri masih bekerja ala kadar, padahal Indonesia diambang krisis.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tak segan menempuh langkah extraordinary, termasuk reshuffle kabinet, dan membubarkan lembaga negara demi menyelamatkan rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.
Seketika opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi ini menuai sorotan publik. Mengingat desas-desus resuffle kabinet sudah berembus sejak 100 hari pertama kabinet Indonesia Maju bekerja.
Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan sempat merilis daftar kementerian yang dinilai memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Survei itu dilakukan pada 10-31 Januari 2020 dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden dari beragam latar belakang.
Sementara validitas data dalam penggunaan metode ini berada dalam rentang minimum 94 persen dan maksimum 97 persen.
Hasil survei, publik memberikan penilaian kepada masing-masing kementerian berdasarkan sejumlah indikator seperti rekam jejak, adanya isu korupsi, dan pemicu kegaduhan.
Baca Juga: TII: Pidato Jokowi Seharusnya Mencambuk Birokrasi
Lantas kementerian mana saja yang sempat mendapat rapor merah dari rakyat?
1. Kementerian Agama
Berdasarkan survei IPO, Kementerian Agama menempati urutan pertama daftar kementerian yang memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju.
Sebanyak 27,5 responden memberikan penilaian tersebut setelah menyoroti kinerja Menteri Agama Fachrul Razi dan bawahannya yang dianggap tidak memuaskan.
2. Kementerian Hukum dan HAM
Kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM juga Yasonna H Laoly rupanya juga sempat dipertanyakan. Sekira 25 persen responden menganggap Kementerian Hukum dan HAM memiliki kinerja buruk pada awal pemerintahan Jokowi Jilid II.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya