Tak Ada Progres yang Signifikan, Refly Harun: Kabinet 2014 Jauh Lebih Baik

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai bahwa kinerja kabinet Presiden Jokowi di periode pertama jauh lebih baik dari kabinetnya sekarang.

Ia mengungkapkan pendapat tersebut lewat kanal YouTube-nya yang diunggah pada Senin (29/6/2020).

"Tidak ada progres yang signifikan," kata Refly usai membaca sebuah artikel tentang kemarahan Presiden Jokowi di hadapan kabinet menterinya.

Refly melanjutkan bahwa kabinet pada tahun 2014 jauh lebih baik daripada kabinet dalam periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kabinet 2014 awal itu menurut saya jauh lebih baik dibandingkan kabinet sekarang. Menteri sekarang sadar kamera," kata Refly lagi.

Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini juga menyoroti bahwa menteri-menteri yang dipilih Presiden Jokowi dalam kabinetnya kali ini lebih banyak bersolek di depan kamera karena sering muncul di berbagai acara televisi.

"Banyak sekali talkshow-nya, banyak sekali syiarnya, ada yang bercita-cita jadi presiden, ada yang tampil di televisi dengan gaya milenial," lanjut Refly.

Lebih lanjut, Refly melihat bahwa tidak ada transparansi dengan hasil kinerja para menteri Presiden Jokowi tersebut.

"Kita tidak tahu apakah pogram-program kabinet berjalan baik atau tidak," kata Refly.

Baca Juga: TII: Pidato Jokowi Seharusnya Mencambuk Birokrasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.

"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.

Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.