Mati Rasa dengan Kemarahan Presiden, Ernest Prakasa Tunggu Aksi Nyata

Suara.com - Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa turut berkomentar soal video presiden yang memarahi menterinya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Ernest mengaku sudah mati rasa dengan aksi marah-marah presiden tersebut.

Sutradara yang kerap bersuara soal kondisi politik Indonesia ini berpendapat bahwa aksi kemarahan presiden tersebut justru terkesan seperti sebuah publicity stunt alias aksi yang telah direncanakan untuk menarik perhatian publik.

"Jujur gue udah mati rasa lihat presiden marah-marahin menteri. Lebih terkesan kayak publicity stunt. Mending nunggu sesuatu yang riil, baru kasih apresiasi," tulis Ernest melalui Twitter, Senin (29/6/2020).

Pendapat Ernest ini ternyata banyak disetujui oleh warganet. Beberapa diantaranya menganggap bahwa aksi kemarahan sejumlah tokoh politik di depan publik adalah hal yang kuno.

"Setuju. Strategi publikasi marah-marah itu basi. Dari Bu Risma, Zumi Zola, sampai Pasha Ungu," komentar warganet.

"Bahkan ospek kuliah udah enggak ada marah-marah," imbuh warganet lain.

"Marah tak akan menghasilkan apapun, kecuali action plan-nya memang enggak pernah dieksekusi, tapi enggak perlu marah juga, toh tinggal pecat ganti yang baru, set target baru," usul warganet lain.

Seperti yang telah diberitakan, video Presiden Jokowi yang memarahi menterinya tengah menjadi perhatian publik.

Dalam video sidang kabinet yang berdurasi lebih dari 10 menit yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden itu terlihat, Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya.

Baca Juga: Jokowi ke Menteri-menteri: Saya Jengkel, Apa Enggak Punya Perasaan?

Presiden bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Padahal, situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah luar biasa karena dunia, termasuk Indonesia, sudah diambang krisis.

Jokowi bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah extraordinary apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia, termasuk reshuffle.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.