Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan para menteri, kepala lembaga harus merespon teguran keras dan arahan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal menangani Covid-19 saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.
Dalam sidang kabinet lalu, Jokowi juga mengancam reshuffle jika jajarannya masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19.
"Para menteri kepala lembaga harus merespon penekanan yang disampaikan presiden," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Moeldoko menilai Jokowi ingin agar jajarannya memiliki semangat bersam dalam mengatasi Covid-19. Jokowi khawatir para menterinya masih merasa saat ini adalah situasi normal.
"Presiden pandang perlu, adanya semangat bersama atasi Covid. Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali," ucap dia.
Tak hanya itu, Moeldoko mengatakan peringatan Jokowi yang dilontarkan tersebut lantaran Indonesia saat ini menghadapi krisis yang harus ditangani secara luar biasa.
"Penanganan yang tidak cukup biasa-biasa, linear, tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," katanya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan dalam setiap rapat, Jokowi kerap menyampaikan bahwa masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Karenanya, penekanan keras yang dikatakan Jokowi pada sidang kabinet 18 Juni lalu agar jajarannya serius dalam menangani Covid-19.
"Makanya penekanan saat ini lebih keras. Agar persoalan Covid pendekatan kesehatan sebagai prioritas dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah," katanya.
Baca Juga: Jokowi Cuma Ancam Reshuffle Kabinet, Presiden Ini Pecat 5 Menteri Sekaligus
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat
-
Antisipasi Lonjakan ISPA, Sudinkes Jaksel Siagakan Puluhan Fasilitas Kesehatan dan Kader
-
Dunia Sibuk dengan Perang AS-Iran, Korut Diam-diam Percepat Produksi Bom Nuklir
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD