Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan para menteri, kepala lembaga harus merespon teguran keras dan arahan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal menangani Covid-19 saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.
Dalam sidang kabinet lalu, Jokowi juga mengancam reshuffle jika jajarannya masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19.
"Para menteri kepala lembaga harus merespon penekanan yang disampaikan presiden," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Moeldoko menilai Jokowi ingin agar jajarannya memiliki semangat bersam dalam mengatasi Covid-19. Jokowi khawatir para menterinya masih merasa saat ini adalah situasi normal.
"Presiden pandang perlu, adanya semangat bersama atasi Covid. Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali," ucap dia.
Tak hanya itu, Moeldoko mengatakan peringatan Jokowi yang dilontarkan tersebut lantaran Indonesia saat ini menghadapi krisis yang harus ditangani secara luar biasa.
"Penanganan yang tidak cukup biasa-biasa, linear, tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," katanya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan dalam setiap rapat, Jokowi kerap menyampaikan bahwa masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Karenanya, penekanan keras yang dikatakan Jokowi pada sidang kabinet 18 Juni lalu agar jajarannya serius dalam menangani Covid-19.
"Makanya penekanan saat ini lebih keras. Agar persoalan Covid pendekatan kesehatan sebagai prioritas dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah," katanya.
Baca Juga: Jokowi Cuma Ancam Reshuffle Kabinet, Presiden Ini Pecat 5 Menteri Sekaligus
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Polemik Batasan Bias Antara Penyampaian Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Menag Ingatkan Perbedaan Pandangan Agama Jangan Jadi Alat Adu Domba Umat
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru