Reklamasi Ancol Tuai Kecaman Keras, Gubernur Anies Masih Bungkam

Suara.com - Pemberian izin reklamasi Taman Impian Jaya Ancol oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menuai protes keras dari sejumlah pihak. Meski demikian, Anies masih enggan memberikan keterangan apapun soal rencana reklamasi tersebut.

Untuk diketahui, proyek tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena bertentangan dengan janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu yang menyatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi juga dianggap akan mematikan ekonomi para nelayan sekitar.

Meski dianggap menuai banyak masalah, Anies enggan memberi tanggapan saat ditemui. Padahal perizinan reklamasi sudah diteken Anies pada Februari lalu.

"Nanti dijelasinnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Anies mengaku tak ingin menjelaskan sepintas kepada wartawan. Ia mengaku ingin memberi penjelasan lengkap namun tak diketahui kapan akan dilaksanakan.

"Lengkap sekalian jangan doorstop," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan memberikan izin melakukan reklamasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Luas pulau yang akan dibuat diperkiran mencapai 120 hektare.

Izin ini diberikan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 24 Februari lalu.

Rinciannya, Anies mengizinkan perluasan kawasan rekreasi seluas 35 hektare untuk rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan 120 hektare untuk perluasan lahan yang tersebar di kawasan Ancol.

Baca Juga: Pengembang Yakin Reklamasi Ancol akan Menjadi Kebanggaan Jakarta

"Memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," kata Anies dalam Kepgub itu yang dikutip Suara.com, Jumat (26/6/2020).

Anies mengatakan perluasan Ancol harus sesuai peta yang tercantum dalam
lampiran Kepgub ini. Selain itu, pengembang harus terlebih dahulu melengkapi sejumlah kajian teknis.

Di antaranya kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi, dampak pemanasan global, perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, perencanaan infrastruktur/prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan, dan kajian lainnya.

Selain itu, PT Pembangunan Jaya Ancol diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan. Seperti, jaringan jalan, angkutan umum, utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, sarana pengeloaan limbah, dan sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan.

"Selama pelaksanaan perluasan kawasan, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk harus mengacu pada perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.