Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya sekadar mengizinkan reklamasi untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol.
PSI mendesak agar Anies juga menyediakan rumah susun (Rusun) untuk para nelayan.
Wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang perluasan Ancol, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengembang harus menyerahkan kontribusi berupa lahan seluas 6 hektar.
Justin mengaku belum mengetahui lahan 6 hektare itu akan digunakan untuk apa. Karena itu ia meminta agar Anies menjadikan lokasi itu untuk menjadi tempat Rusun nelayan.
"Bisa dilihat sendiri ada ribuan warga hidup di rumah yang tidak layak, di lingkungan yang tidak sehat, dan selalu terancam banjir. Gubernur Anies bisa memanfaatkan proyek reklamasi untuk atasi masalah ini,” ujar Justin kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).
Menurutnya, nelayan adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari rencana reklamasi ini. Terlebih lagi keadaan makin dipersulit dengan merebaknya virus corona Covid-19.
Menurut Justin, lahan 6 hektar tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit, dengan asumsi dibangun tower setinggi 16 lantai dan luas tiap unit 50 meter persegi. Tidak hanya hunian, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk membangun kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pasar, sekolah, dan puskesmas.
“Gubernur Anies bisa memerintahkan agar pihak developer menanggung biaya pembangunan Rusun nelayan. Hal ini dimungkinan dengan adanya klausul ‘kontribusi tambahan’ yang terdapat pada Kepgub 237/2020 diktum keempat huruf b angka 3,” tambahnya.
Justin menjelaskan, penggunaan klausul kontribusi tambahan sepenuhnya merupakan diskresi Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur Anies sebaiknya menggunakan hak diskresi ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Baca Juga: Reklamasi Ancol Diizinkan, Anies Dituding Langgar Aturan
“Tapi kalau Gubernur tidak ada niat membantu masyarakat, maka beliau (Anies) harus segera menjelaskan ke publik mengenai manfaat proyek reklamasi ini bagi rakyat kecil,” kata dia.
Berita Terkait
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Akses Tertutup, Drone Jadi Andalan Salurkan Bantuan Korban Banjir di Aceh
-
Dari Pinggir Pesisir: Kisah Perempuan Nelayan yang Suaranya Sering Tak Didengar
-
Nasib Malang Perempuan Nelayan: Identitas Hukum yang Tak Pernah Diakui
-
Migrasi Sunyi Nelayan: Ketika Laut Tak Lagi Menjanjikan Pulang
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak