Suara.com - Peneliti Made Supriatma, menilai, aksi Preisden Jokowi marah-marah hingga Jokowi ancam reshuffle kabinet saat berpidato di sidang kabinet pada 18 Juni lalu itu lebih menjadi alat politik dan teatrikal saja.
Menurutnya, aksi Jokowi marah-marah sama seperti yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terdahulu.
Pria yang saat ini bekerja sebagai visiting research fellow pada ISEAS-Yusof itu menyebut, saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta di periode 2,5 tahun kepemimpinanya, Ahok menjadikan marah-marah di depan umum sebagai salah satu kekuatan.
"Itu lebih mirip seperti performance art (seni pertunjukan), apalagi murkanya sang pejabat publik disebarluaskan lewat media," kata Made dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (30/6/2020).
Menurut Made, aksi marah seorang pejabat publik di depan umum merupakan alat politik yang ampuh. Hal itulah yang digunakan oleh Jokowi.
“Mungkin banyak orang tidak sadar bahwa kemurkaan dan kemarahan seorang pejabat di depan umum adalah alat politik yang ampuh. Agak lama saya memendam pikiran dan pengamatan saya ini. Makin hari, makin jelas bagi saya apa fungsi kemarahan itu,” tuturnya.
Made menjelaskan, kemarahan tersebut akan mengundang simpati bagi kalangan pendukungnya. Namun simpati tersebut tidak akan mengubah langkah pemerintah menangani kriais yang diakibatkan pandemi Covid-19.
"Kemarahan ini mungkin bisa membangkitkan moral pendukung Jokowi. Tapi, apakah dia akan memperbaiki respons pemerintah menangani krisis Covid-19?” tutupnya.
Ancaman reshuffle
Baca Juga: Jokowi Gembira Tujuh Perusahaan Asing Bakal Relokasi ke Indonesia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi