Suara.com - Politikus PKS Nasir Djamil, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon adu argumen terkait aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi marahi menteri.
Perdebatan cukup sengit antara tiga politikus ini terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk "Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle?" yang tayang di tvOne pada Selasa (30/6/2020) malam.
Pembawa acara Karni Ilyas sampai ambil tindakan untuk menengahi ketiganya.
Sekadar info, Jokowi marah-marah ke para menteri dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu. Ia merasa tidak ada progress dan memberi teguran kepada menteri yang bekerja biasa-biasa saja.
Awalnya, Nasir Djamil mengatakan bahwa presiden sudah diberikan jalan cepat untuk menangani pandemi virus corona melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. UU tersebut memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi dan stabilitas keuangan negara.
"Presiden sebenarnya sudah dikasih jalan tol dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," ucap Nasir.
Belakangan, Nasir menilai, anggaran bantuan sosial dan kesehatan setelah diterbitkannya UU tersebut masih terbilang rendah.
"Ketika kemudian dihadapkan dengan angka yang rendah ini, pertanyaannya, apakah daya serap ini karena menteri tidak bekerja atau uangnya enggak ada?" ujar Nasir.
Ali Mochtar Ngabalin lalu membalas pertanyaan tersebut setelah Nasir selesai berbicara. Ia merasa ucapan Nasir menyesatkan publik.
Baca Juga: Sempat Jadi Menteri, Dahlan Iskan Blak-blakan Mengaku Sempat Dimarahi SBY
"Kita tahu bahwa regulasi ketika DPR menyetujui apa yang kita sebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu DPR tahu bahwa alokasi anggaran belanja negara itu ada," kata Ngabalin.
Ia menambahkan, "Jadi kalau bang Nasir tadi menyebutkan apakah Presiden atau menteri terkait yang tidak berdaya atau tidak ada uang itu sesuatu yang bisa menyesatkan publik".
Nasir membalas tudingan Ngabalin. Ia kembali melontarkan pertanyaan apakah para menteri tidak bekerja atau uang negara tidak ada.
Berusaha menengahi perdebatan, Karni Ilyas berkata, "Begini, supaya anda senada dengan Presiden, jawabannya menterinya enggak kerja."
Ngabalin langsung menolak, "Bukan, bukan, maksud saya begini."
Sebelum Ngabalin sempat melanjutkan perkataannya, Fadli Zon ikut masuk ke perdebatan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah