Suara.com - Persatuan Alumni (PA) 212 menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka bahkan ingin inisator atau pencetus RUU ini ditangkap.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan tak ingin RUU HIP sekadar dirombak atau diganti nama. Ia meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar tak lagi dibahas.
"Oleh karenanya bagi kami tetap akan terus berjuang sampai RUU dicabut dan dibatalkan dari Prolegnas," ujar Slamet usai upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis, di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2020).
Ia menganggap RUU HIP hanya memecah belah anak bangsa karena membuka potensi bangkitnya komunis. Karena itu ia meminta agar inisiatornya diproses hukum dengan segera.
"Tuntutan kami bahwa RUU HIP dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda, dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menyatakan hal yang sama. Ia mengaku sudah menyampaikan saat aksi unjuk rasa pihaknya beberapa waktu lalu agar inisiator RUU HIP ditangkap.
"Kita sudah menyampaikan supaya inisator ditangkap dan ditegakkan hukum," pungkasnya.
Aksi 212 Jilid II
Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta ikut meminta agar Rancangan Undang-undang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) segera dibatalkan. Jika tidak Demo 212 jilid II akan kembali terjadi.
Baca Juga: Temuan KPAI di Apel Ganyang Komunis: Anak-anak Merokok dan Berbagi Hisapan
MUI DKI menyatakan 80 persen umat Islam akan turun ke jalan. Ketua MUI DKI Munahar Muchtar mengatakan RUU HIP berpotensi membuat komunis bangkit. Padahal, kata Munahar, MUI sampai tingkat nasional sudah mengeluarkan maklumat bahaya laten komunis.
"Pimpinan MUI, baik Provinsi DKI Jakarta pimpinan seluruh Indonesia, yang memang kita sudah keluarkan maklumat bahaya laten komunis," kata Munahar, Minggu (5/7/2020).
Hal ini disampaikan Munahar dalam upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis, di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Upacara ini dihadiri berbagai elemen seperti Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), hingga Barisan Jawara dan Pengacara (Bang Japar).
Karena itu, MUI DKI disebutnya sudah meminta agar RUU HIP dibatalkan dan tak lagi dibahas. Namun jika masih dilanjutkan, maka ia menyatakan akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes.
Tak tanggung-tanggung, massa yang akan diturunkan disebutnya berjumlah 80 persen dari umat islam. Namun tak disebutkan umat islam di mana yang dimaksud Munahar.
"Kita akan melaksanakan besar-besaran, 80 persen umat islam akan turun. Kalau ini terjadi akan terjadi 212 jilid 2 bahkan lebih besar," jelasnya.
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Ketika DN Aidit dan Petinggi PKI Khusyuk Berdoa...
-
Kritik Pedas Sri Mulyani terhadap Sistem Kapitalis dan Komunis, Serukan Ekonomi Islam
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
Terkini
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu
-
Bakal Jadi Partai atau Pindah ke PSI? Begini Rencana Projo
-
Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Ekonom Curiga Proyek Salah Sasaran dan Ada 'Permainan' Markup
-
Gak Kapok Masuk Penjara Gegara Korupsi, Eks Kades Nekat Dagang Sabu karena Alasan Nganggur
-
Prabowo Janji Hadir jika Ada Penggerebekan Pabrik Narkoba, Kapolri: Anggota Sangat Termotivasi!
-
Dugaan Korupsi Whoosh Diendus KPK, Budi Arie: Ini Proyek Hijau, Bukan Cuma Cari Untung