Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu dekat akan memproduksi kalung antivirus Corona. Rencananya Kementerian yang dipimpin Syahril Yasin Limpo tersebut bakal membuatnya secara massal pada Agustus 2020 mendatang.
Merespons hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengaku telah mencoba kalung yang diklaim oleh Mentan Syahril bisa menjadi penangkal Virus Corona.
Saleh mengemukakan, ada dua bentuk yang diperkenalkan kepada pihaknya, yakni roll on dan balsem. Meski begitu, Saleh mengemukakan, jika produk garapan Kementan itu lebih cenderung seperti obat gosok.
"Modelnya seperti obat gosok. Kalau digosokkan ke leher atau kulit, rasanya sedikit panas. Baunya seperti minyak kayu putih," kata Saleh kepada Suara.com, Senin (6/7/2020).
Bahkan, dia menyangsikan kekhasiatan kalung berbahan eucalyptus tersebut sebagai penawar virus dari Kota Wuhan, China.
"Setelah mencobanya, saya tidak tahu apakah itu efektif sebagai antivirus corona atau tidak. Yang saya tahu, banyak peneliti yang masih meragukan. Merekalah yang paling bisa memberikan justifikasi terhadap temuan-temuan seperti ini."
Dia sendiri menyampaikan kepada Kementan untuk kembali menguji kalung tersebut. Karena dikhawatirkan, jika kalung antivirus Corona tersebut tidak terbukti ampuh, bakal jadi bahan olok-olokan semata.
Saleh mengaku, sebenarnya menyambut baik temuan tersebut, apalagi jika ramuan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan telah diakui oleh banyak peneliti.
Namun sejak diumumkan beberapa hari yang lalu, kalung antivirus dengan bahan dasar tanaman eucalyptus itu justru malah mendapatkan banyak kritikan.
Baca Juga: Takut Jadi Bahan Bullyan, Anggota DPR Minta Kalung Anti Corona Diuji Lagi
"Sebaliknya jika tidak benar, takutnya nanti kita diolok-olok orang. Makanya, sekali lagi, sebelum produksi massal, pastikan dan uji kembali. Libatkan sebanyak mungkin para ahli. Terutama mereka yang nyata-nyata masih meragukan," katanya.
Bahkan, ia mengetahui sejumlah peneliti dan lembaga penelitian pun masih meragukan hasil temuan Kementan tersebut. Karena itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tersebut memberi masukan kepada Kementan untuk kembali mendalami temuannya itu.
"Orang-orang belum yakin atas temuan itu. Jika banyak yang belum yakin, tentu belum tepat jika diproduksi massal," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji