Sebelum Menlu AS, Mike Pompeo, melontarkan pernyataannya pada Senin (13/07), AS belum pernah berpihak terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Empat tahun setelah Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim China pada wilayah Laut China Selatan tidak punya dasar hukum, AS untuk pertama kalinya menyatakan secara resmi di mana mereka berpihak. Tapi mengapa sekarang?
Pekan lalu, China dan AS secara terpisah menggelar latihan militer di kawasan itu—sebuah fenomena langka yang mengindikasikan peningkatan ketegangan.
Dalam konteks yang lebih besar, pemerintahan Donald Trump beriktar mengubah yang disebut kegagalan kebijakan selama 40 tahun terkait China.
Washington baru-baru ini mengkritik China dalam beragam topik, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pelanggaran HAM terhadap komunitas minoritas Muslim di Xinjiang, hingga cara penanganan protes prodemokrasi di Hong Kong.
Namun, rangkaian proyek reklamasi tanah China di Laut China Selatan yang mendorong khalayak dunia untuk meninjau ulang ambisi internasional China.
Dan pertaruhan di kawasan ini amat tinggi. Pada kepulauan dan karang yang tampaknya tidak signifikan ini, ada risiko konflik militer yang kian tinggi antara dua negara paling kuat di dunia.
Pompeo mengatakan AS berdiri "bersama para sekutu dan miitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan pada sumber daya lepas pantai".
Ditambahkannya, posisi ini "konsisten dengan hak dan kewajiban kami di bawah hukum internasional".
Baca Juga: Aktivitas AS di Selat Taiwan Meningkat, China Kirim Kapal Perusak Mutakhir
Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan? Klaim China di Laut China Selatan 'tak punya landasan hukum' Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Melihat pulau buatan China di Laut China Selatan dari dekat Ada apa di balik sengketa Laut China Selatan?
Laut China Selatan beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah negara lain yang sama-sama mengklaim hak kedaulatan atas dua kepulauan tak berpenghuni, Paracel dan Spratly.
China mengklaim sebagian besar wilayah itu dengan alasan nelayan-nelayan China telah berlayar ke sana selama berabad-abad lalu. Kawasan itu memang dikenal kaya dengan sumber perikanan dan ditengarai banyak menyimpan cadangan gas dan minyak.
AS selama ini kritis dengan militerisasi China di kawasan itu dan kerap membuat marah Beijing dengan misi "kebebasan navigasi".
Pada Agustus 2018, tim BBC menumpang pesawat militer AS yang melintas di atas kepulauan yang disengketakan di Laut China Selatan. Dalam komunikasi radio, pilotnya diperingatkan untuk "segera" meninggalkan kawasan itu guna "menghindari kesalahpahama
Beberapa bulan kemudan, China menempatkan pesawat pengebom di kawasan itu untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer.
China sebelumnya menuding Angkatan Laut AS memprovokasi dan ikut campur dalam urusan regional.
Berita Terkait
-
Fireworks of My Heart: Sajikan Keseharian dan Detail Pemadam Kebakaran
-
UU Baru China Tuai Kontroversi, Legalkan Represi Lintas Negara
-
Pilot Tabrak Gedung Tertinggi Beijing Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Catatan Harian Mengejutkan
-
Sinopsis Road to Success, Drama China Terbaru Esther Yu dan Chen Jing Ke
-
Pesawat Tabrak Menara di Beijing, Pemerintah China Sibuk Sensor Peristiwa Itu
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah