DPR Minta Jokowi Jelaskan Lembaga Mana Saja yang Mau Dibubarkan

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membubarkan 18 lembaga dengan dalih efisiensi anggaran.

Meski mengapreasi langkah tersebut, Dasco meminta agar Jokowi bisa membeberkan kepada publik lembaga mana yang mau dibubarkan.

"Saya rasa presiden semangatnya adalah untuk memangkas birokrasi dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada, itu patut kita apresiasi. Namun memang perlu didetailkan, dibahas, nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan. Karena kita harus lihat nanti apa terhadap tatanan negara san efek-efek lain yang akan terjadi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Sementara itu soal pemangkasan lembaga, Dasco memandang memang ada lembaga-lembaga yang keberadaannya tidak diperlukan. Namun, ia tidak menyebutkan lembaga mana yang dimaksud.

"Ya memang kalau kita lihat ada sih lembaga negara yang kerjanya lambat dan peninggalan lalu-lalu, lembaga negara yang tidak perlu. Untuk objektivitas saya pikir tidak akan sebutkan di sini lembaga mana yang kita anggap perlu dan tidak perlu," kata Dasco.

"Nanti akan ada tim yang ahli tentunya akan memberikan masukan kepada presiden mana-mana saja yang perlu dan tidak perlu," tandasnya.

Diketahui, Jokowi bakal merampingkan 18 lembaga negara dan komisi. Langkah yang akan diambil Jokowi ini seakan menjadi realisasinya setelah mengancam pembubaran lembaga saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

"Sudah ada, dalam waktu dekat ini. Berapa? 18," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2020).

Meski demikian Jokowi belum mau membeberkan 18 lembaga negara yang akan dirampingkan tersebut. Jokowi menjelaskan, alasan merampingkan sejumlah lembaga karena dalam rangka penghematan anggaran. Semakin ramping sebuah organisasi, anggaran biaya kegiatan atau program disebut dapat semakin dikendalikan.

Baca Juga: Parlemen Rasis, Anggota DPR Etnis India Diminta Pakai Bedak Agar Terlihat

"Semakin ramping organisasi ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ucap dia.

Tak hanya itu, Jokowi pun mengibaratkan sebuah organisasi pemerintahan seperti kapal yang harus bergerak cepat. Pasalnya kata dia, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Saya ingin kapal itu sesimple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil," tutur Jokowi.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Negara Pratikno membenarkan rencana perampingan sejumlah lembaga negara tersebut. Namun ia juga tak merinci 18 lembaga negara yang akan dirampingkan.

"Komite, Komisi dan badan," kata Pratikno.