Suara.com - Tingginya tarif yang dikenakan rumah sakit dan klinik swasta di Indonesia untuk tes covid-19 disorot oleh media asing The Sydney Morning Herald (SMH), Selasa (14/7/2020).
Lewat artikelnya, media online asal Australia itu telah mensurvei 14 rumah sakit dan klinik swasta di Jakarta dan Bali, di mana mereka menemukan tarif tes covid-19 yang terbilang mahal.
Bahkan, dalam penelusurannya, tarif tes virus Corona di beberapa rumah sakit swasta Indonesia ada yang menyentuh angka USD 1.450 atau setara Rp 21 juta.
Tarif setinggi itu dikenakan oleh Rumah Sakit MRCCC Siloam, Jakarta untuk orang-orang yang ingin mendapatkan hasil tes dalam 12 jam saja.
"Rumah sakit dan klinik swasta di Indonesia memungut biaya pasien hingga USD 1.450 untuk tes coronavirus, lebih dari tiga kali upah minimum bulanan (UMR)," tulis SMH, dikutip Suara.com, Rabu (15/7/2020).
Rumah sakit swasta di Jakarta termasuk Rumah Sakit Columbia Asia, Gading Pluit, rumah sakit Pertamina, RSCM Kencana dan Rumah Sakit MRCCC Siloam memungut biaya antara USD 180 dan USD 250 untuk tes PCR.
Sementara di Bali, Rumah Sakit Unud dikenakan biaya USD 100 untuk tes PCR dan rumah sakit swasta Siloam dikenakan biaya USD 250.
Pemerintah Indonesia memang memberlakukan tes lain dengan biaya lebih murah dengan metode rapid yang berkisar USD 15 hingga USD 60.
Namun tes cepat itu dinilai kurang akurat lantaran mendeteksi covid-19 lewat antibodi.
Baca Juga: RRI Tutup Kantor di Zona Merah Corona, Alihkan Siaran dari Jakarta
Pemerintah juga sebenarnya menyediakan tes covid-19 gratis lewat rumah sakit negeri. Namun akses pengujian PCR mungkin lebih sulit diperoleh dan hasil bisa keluar dalam waktu yang jauh lebih lama.
Kurangnya pengujian yang dilakukan pemerintah membuat banyak orang--khususnya yang berkantong tebal--mengambil jalur tes covid-19 lewat jalur lain, yakni rumah sakit swasta.
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan pemerintah harus turun tangan dan mengatur harga tes virus Corona.
Dia juga mengatakan, yang terjadi saat ini sangat tidak etis di mana layanan kesehatan justru mencari untuk dari tes covid-19 dengan memanipulasi ketakutan masyarakat.
"Pemerintah harus membuka matanya untuk mengatur ini. Ini adalah sumber daya nasional, ketika Anda memiliki kapasitas rendah dalam pengujian, Anda perlu meminta [rumah sakit] publik dan swasta untuk membantu meningkatkan kapasitas pengujian [negara]," kata Pandu.
"Mengapa kita membiarkan pihak yang memiliki sumber daya pengujian melakukan hal berbeda terhadap respons nasional?"
Tag
Berita Terkait
-
Dikarantina karena Corona, Jair Bolsonaro: Saya Tak Tahan, Mengerikan
-
Kembali ke Alam, Siasat Masyarakat Baduy Bertahan dalam Krisis Covid-19
-
Eksternalitas Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia
-
Terdampak Covid-19, Pebisnis Indonesia di Jepang Alih Profesi Jadi Pesulap
-
Ya Ampun, Utang Garuda Indonesia ke Bank Rp 18,2 Triliun
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan