Suara.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dam Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pada seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2020 mengedepankan protokol kesehatan. Pasalnya, Pilkada serentak 2020 akan segera berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pihaknya juga mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggelar Gerakan Klik Serentak (GKS). Untuk itu, dia menyebut jika pihaknya siap menjadi influencer dalam mengkampanyekan protokol hidup sehat.
"Ini adalah kerja bersama Kemendagri mendukung penuh gerakan pada hari ini sebagai langkah nyata bahwa kita berketetapan hati pemilu tetap tanggal 9 Desember. Untuk itu, dalam coklit sekaligus kita menjadi influencer untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa protokol Covid dengan masker itu mutlak dilakukan," ujar Arif di Gedung KPU (15/7/2020).
Zudan turut mendorong KPU untuk meyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) bagi ribuan petugas di TPS. Total, ada 317 ribu petugas yang akan bekerja pada Pilkada yang berlangsung pada 9 Dessmber mendatang.
"Tentu saja 317 ribu petugas kita perlu bekali dengan protokol Covid yang dari KPU sudah menyiapkan dengan baik. Ini perlu sekali peran serta masyarakat, kami meminta bersama bapak Menteri Dalam Negeri, seluruh Kepala Daerah di 309 daerah yang menjadi wilayah pemilihan di 270 daerah ini mendukung penuh gerakan untuk coklit ini," kata dia.
Selain itu, Zudan menyebut jika kunci sukses pelaksanaan Pilkada Serentak adalah keakuratan data pemilih.
Pemutakhiran data pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang digelar 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020 juga harus maksimal, khususnya dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).
"Kami berharap betul masyarakat berperan serta aktif. Karena keaktifan masyarakat adalah kunci untuk akurasi DPT," kata Zudan.
Dal hal ini KPU telah menyiapkan situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk kemudian dapat diakses masyarakat. Nantinya, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.
Baca Juga: Perppu Pilkada Sah Jadi UU, Mendagri: Payung Hukum Kuat untuk Pilkada 2020
Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5 tahun 2020, rangkaian tahapan pilkada kini memasuki coklit untuk meningkatkan kualitas data pemilih.
Berita Terkait
-
Baru Dilaunching, Situs Gerakan Klik Serentak KPU Langsung Diserang
-
New Normal, 58 Tur Operator Siap Serbu Dua Lokasi Wisata Domestik
-
Jelang Pilkada 2020, KPU Resmi Luncurkan Aplikasi Gerakan Klik Serentak
-
5 Risiko yang Dialami Anak-Anak Selama Pandemi Covid-19
-
Dexamethasone Diklaim Mampu Sembuhkan Covid-19
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi