Suara.com - Sejumlah karyawan PT TransJakarta mendatangi Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengadu soal upah lembur yang belum dibayar. Mereka datang bersama Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor pada Selasa (15/7/2020) lalu.
Tigor mengatakan upah lembur karyawan tersebut bahkan belum dibayar selama empat tahun sejak 2015 hingga 2018. Mereka meminta bantuan untuk mendesak manajemen pengelola bus angkutan umum ini memenuhi hak pekerjanya.
"Ada karyawan yang sedang menuntut pembayaran upah lembur hari libur nasional yang belum dibayarkan oleh PT Transjakarta kepada pekerjanya sejak 2015 sampai 2018," ucap Tigor saat dihubungi, Rabu (15/7/2020).
Dia mengatakan Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur telah mengeluarkan edaran untuk pembayaran upah ini. Namun TransJakarta tak kunjung memenuhi aturan itu.
Sejauh ini, kata Tigor, sudah ada 13 karyawan yang tidak mendapatkan haknya. Sementara batas pembayaran pun sudah lewat dan tak kunjung dikerjakan.
"Itu sejak Bulan April 2020 di keluarkan Sudin Naker Jaktim. Tapi sampai sekarang Transjakarta sudah lewat waktu ini, sudah menolak dan tidak membayar anjuran itu. Ini sudah lewat waktu," jelasnya.
Tindakan tersebut, menurut Tigor, merupakan contoh yang tidak baik. Lantaran, TransJakarta merupakan BUMD DKI. Ia meminta agar perusahaan plat merah ini segera memenuhi kewajibannya.
"Makanya tadi kita adukan. Ya jadi contoh lah ini Transjakarta BUMD-nya di DKI kok gitu loh. Ini kan upah lembur kan hak, di bayarlah," pungkasnya.
Baca Juga: PSBB Transisi, Jumlah Penumpang Bus TransJakarta Naik 22 Persen per Hari
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim