Suara.com - Sejumlah massa pendemo tolak pembahasan Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, masih bertahan hingga Kamis (16/7/2020) pukul 18.40 WIB. Massa tampak masih menyampaikan orasi aspirasi.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah massa masih bertahan di depan Gedung DPR RI menyampaikan orasi mengenai penolakan pembahasan Omnibus Law.
Massa masih menunggu 20 perwakilan mereka yang melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di dalam gedung wakil rakyat tersebut.
"Hari ini kita dari siang belum ada kejelasan dari DPR. Maka jika tak ada kejelasan kita akan maju ke depan kawan-kawan," kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Adapun sebelumnya, pada sekira pukul 17.50 WIB sempat terjadi sedikit gesekan antara sejumlah orang yang diduga bagian dari massa dengan personel polisi.
Massa awalnya berkerumun di dalam jalan Tol dalam kota. Kemudian entah apa yang terjadi salah satu orang terlihat diamankan oleh personel kepolisian. Hingga kini Suara.com belum mengetahui, satu orang yang diamankan polisi tersebut dibawa karena apa.
Satu orang tersebut tampak digelandang masuk ke dalam wilayah gedung DPR RI. Hingga kini massa masih berkumpul. Mereka masih menunggu kejelasan dari perwakilan mereka yang melakukan audiensi.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah 20 orang perwakilan dari buruh, mahasiswa dan petani yang menggelar aksi unjuk rasa menutut pembatalan pembahasan RUU Omnibus Law diterima masuk ke Gedung DPR RI untuk bertemu para anggota dewan.
Awalnya aparat kepolisian melalui Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto melakukan negosiasi dengan perwakilan massa yang menuntut pembatalan pembahasan Omnibus Law.
Baca Juga: Pendemo Tolak RUU HIP di Gedung DPR Sudah Bubar
"Mohon tertib dulu kawan-kawan, kami akan fasilitasi kawan-kawan untuk masuk ke gedung DPR," kata Heru melalui pengeras suara.
Kemudian Heru menanyakan berapa orang perwakilan yang aman masuk, kemudian massa pendemo menginginkan 20 orang dari perwakilan buruh, mahasiswa dan petani untuk masuk bertemu anggota DPR khususnya bagian Baleg DPR RI.
"Ada berapa? 15 ya, oke 20 saja yang sudah dipersiapkan masuk ke dalam," ujar Heru lagi.
20 orang yang diizinkan tersebut pun kemudian masuk melalui pembatas yang dibuka oleh aparat kepolisian.
Adapun salah satu orator dalam mobil komando mengatakan, pihaknya meminta pertemuan tak berlangsung alot. Ia menginginkan agar Omnibus Law berhenti dibahas dan diteruskan.
Berita Terkait
-
Massa Penolak Omnibus Law Masuk ke Tol, Polisi Sempat Setop Arus Kendaraan
-
Demo Tolak Omnibus Law di DPR Memanas, Massa Blokade Jalan Tol Dalam Kota
-
Berpotensi Rugikan Negara, DPR Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian
-
Massa Tolak Omnibus Law Memanas, Koordinator: Tahan Sabar!
-
Demo Rusuh Penolak RUU Omnibus Law, Fly Over Makassar Dicoret Kalimat Kotor
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung