Proses Etik Anggota Brimob Penyiram Air Keras ke Novel Diserahkan ke Atasan

Suara.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yowono tidak berkomentar banyak terkait proses etik anggota Brimob yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim karena melakukan penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Argo mengatakan proses etik dua terdakwa, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, sepenuhnya diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum atau ankum.

"Semua diserahkan kepada ankum-nya, atasannya," kata Argo saat dikonfirmasi suara.com, Jumat (17/7/2020).

Saat ditanya mengenai kemungkinan proses etik akan diserahkan kepada Komandan Brimob (Dankobrimob) Irjen Anang Revandoko, Argo tak menjawabnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, Divisi Propam Polri semestinya bisa langsung memproses Rahmat Kadir dan Ronny Bugis tanpa perlu adanya perintah dari atasan kedua pelaku, karena Rahmat dan Ronny telah divonis bersalah oleh pengadilan.

"Langsung bisa diproses. Apalagi kasus ini sudah terang benderang," kata Poengky.

Lebih lanjut, Poengky menjelaskan, ada tiga jenis sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Sanksi tersebut meliputi, sanksi disiplin, etik dan pidana.

"Bagi dua orang terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang semalam sudah divonis pidana, maka Polri dapat memproses hukuman akibat pelanggaran terhadap kode etik," ujar Poengky.

Menurut Poengky, aturan terkait sanksi etik tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Ancaman bagi anggota Polri yang melakukan pelangggaran di atur dengan jelas dalam Pasal 21 dengan ancaman terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca Juga: Amnesty: Pengusutan Kasus Novel Baswedan Hanya Pengadilan Sandiwara

"Karena perbuatan dua terdakwa sungguh tercela dan mencoreng nama baik institusi. Saya berharap sanksi terberat PTDH dijatuhkan pada mereka," ucap Poengky.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djuyamto telah memvonis terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman dua tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini, JPU sebelumnya menuntut terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan hukuman satu tahun penjara.