Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengkaji penanggulangan Tuberclosis (TBC). Sehingga bisa ikut dalam kendaraan yang sama dengan tim penanganan Covid-19.
"Saya nggak tahu apakah ini bisa ditumpangkan di Covid Grup sehingga kendaraannya sama," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Pasalnya Jokowi menginginkan agar pengendalian TBC dan Covid-19 bisa diselesaikan.
Sehingga kata dia, jika dua hal tersebut bisa diselesaikan, akan mempercepat kerja pemerintah dalam hal penanggulangan TBC dan Covid-19.
"Kita bisa menyelesaikan dua hal yang penting bagi kesehatan rakyat kita. kalau itu bisa, saya kira akan lebih mempercepat," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya melakukan pelacakan agresif seperti Covid-19. Kata dia pelacakan penderita TBC juga bisa dilakukan bersama dengan tes Covid-19.
"Saya kira seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sudah memiliki model untuk Covid-19 yaitu pelacakan segara agresif untuk menemukan dimana mereka, harus dilakukan. Ini mungkin kita nebeng Covid ini, kita juga lacak yang TBC," kata Jokowi.
Kepala Negara mengingatkan Indonesia saat ini masuk peringkat ketiga kasus penderita Tuberkulosis (TBC) tertinggi di dunia
"Perlu kembali saya ingatkan bahwa Indonesia masuk ke ranking yang ketiga kasus penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan China," ujar Jokowi.
Baca Juga: Takut Sebarkan Corona, Ambulans di Jakarta Dilarang Terima Uang Tunai
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut TBC merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian dibandingkan HIV/AIDS.
"TBC merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia, lebih besar dibandingkan HIV /AIDS setiap tahunnya," kata dia.
Jokowi menuturkan dari data yang ia terima sebanyak 116 ribu orang yang meninggal karena TBC di tahun 2017 dan 98 ribu orang meninggal karena TBC di tahun 2018.
Berita Terkait
-
Seret Inisial AA dan FA, dr. Tifa Klaim Kantongi Bukti Upaya Pembujukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi!
-
Rismon Bandingkan Diri dengan Einstein: 'Ilmuwan Saja Bisa Revisi, Kenapa Saya Dicap Pembelot?'
-
Tak Bisa Hadir Jadi Saksi Kasus Ijazah Jokowi, Aiman Witjaksono Utus Tim Legal Temui Penyidik Polda
-
Setelah Karni Ilyas, Kini Giliran Aiman Witjaksono Dipanggil Polisi Soal Ijazah Palsu Jokowi
-
Usai Akui Ijazah Jokowi Asli, Pelapor Sepakat RJ Rismon, Kasus Segera SP3?
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Lautan Serap Energi Berlebih, Jadi Ancaman Serius bagi Pangan Global: Kenapa?
-
Pemerintah Pastikan Pemulangan Jenazah 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
-
Krisis Tambak di Kaltim: Bagaimana Petambak Bisa Bertahan di Tengah Perubahan Iklim?
-
Liga Arab Siap Amankan Jalur Minyak Selat Hormuz di Dewan Keamanan PBB Besok
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah