Suara.com - Akademisi Rocky Gerung menyoroti majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada Kota Solo 2020.
Rocky menyebut majunya Gibran dalam kontestasi politik tersebut menunjukkan Jokowi otoriter melebihi era rezim Soeharto.
Hal itu disampaikan oleh Rocky melalui channel YouTube miliknya Rocky Gerung Official bertajuk 'Pilwalkot Solo, Kotak Kosong vs 0t4k Kosong' yang tayang pada Selasa (21/7/2020).
Rocky Gerung merasa publik muak dengan aksi Jokowi mengondisikan pesaing Gibran, Achmad Purnomo yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia menyebut Jokowi secara terang-terangan sedang memainkan penyogokan politik demi memuluskan langkah anaknya menjadi orang nomor satu di Kota Solo.
Jokowi mengundnag langsung Achmad Purnomo ke Istana Kenegaraan beberapa waktu lalu. Purnomo kepada awak media mengaku, mengetahui Gibran dipilih oleh PDIP maju ke Pilkada Kota Solo langsung dari Jokowi.
"Jokowi sogok pesaing anaknya dengan mengundang ke Istana. Ini orang nggak lagi hitung macam-macam, ini bukan sekadar arogansi, tapi maksimum kebusukan politik, ultimum kebusukan politik," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/7/2020).
Rocky menilai Jokowi sedang memainkan nepotisme jabatan politik. Praktik nepotisme jabatan publik bukan kali ini terjadi.
Rocky mengingatkan publik pada nepotisme di zaman Orde Baru. Kala Pak Harto berkuasa, dia menunjuk anaknya, Siti Hardijanti Rukmana atau dikenal Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial.
Dalam kasus Jokowi, pada mawal masa kepemimpinannya Jokowi berjanji tidak akan nepotisme serta tidak akan mendorong anak-anaknya ke politik. Tapi, kini kenyataannya berbeda.
Baca Juga: Pendukung Gibran, Agung Walet Keluar RS Habis Digebuki, Sekarang di Polisi
"Kalau dibandingkan (dengan era Soeharto), ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru," ungkap Rocky.
Rocky mengatakan majunya Gibran menjadi calon wali kota sebenarnya sah-sah saja secara kacamata hukum.
Meski demikian, Rocky menilai semestinya Jokowi memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda dan generasi mendatang dengan tidak bernafsu mendukung Gibran mencalonkan sebagai wali kota.
Ia menyarankan Gibran bisa maju dalam kontestasi politik setelah Jokowi lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia. Tidak maju secara tergesa-gesa seperti yang saat ini dilakukan oleh Gibran.
"Maju saja setelah Jokowi selesai. Suruh saja magang dulu jadi ketua di kota. Ada pelajaran politik yang ditinggalkan baru nyalon," tuturnya.
DPP PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan kepala daerah Surakarta dalam Pilakada serentak tahun 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak