Suara.com - Akademisi Rocky Gerung menyoroti majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada Kota Solo 2020.
Rocky menyebut majunya Gibran dalam kontestasi politik tersebut menunjukkan Jokowi otoriter melebihi era rezim Soeharto.
Hal itu disampaikan oleh Rocky melalui channel YouTube miliknya Rocky Gerung Official bertajuk 'Pilwalkot Solo, Kotak Kosong vs 0t4k Kosong' yang tayang pada Selasa (21/7/2020).
Rocky Gerung merasa publik muak dengan aksi Jokowi mengondisikan pesaing Gibran, Achmad Purnomo yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia menyebut Jokowi secara terang-terangan sedang memainkan penyogokan politik demi memuluskan langkah anaknya menjadi orang nomor satu di Kota Solo.
Jokowi mengundnag langsung Achmad Purnomo ke Istana Kenegaraan beberapa waktu lalu. Purnomo kepada awak media mengaku, mengetahui Gibran dipilih oleh PDIP maju ke Pilkada Kota Solo langsung dari Jokowi.
"Jokowi sogok pesaing anaknya dengan mengundang ke Istana. Ini orang nggak lagi hitung macam-macam, ini bukan sekadar arogansi, tapi maksimum kebusukan politik, ultimum kebusukan politik," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/7/2020).
Rocky menilai Jokowi sedang memainkan nepotisme jabatan politik. Praktik nepotisme jabatan publik bukan kali ini terjadi.
Rocky mengingatkan publik pada nepotisme di zaman Orde Baru. Kala Pak Harto berkuasa, dia menunjuk anaknya, Siti Hardijanti Rukmana atau dikenal Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial.
Dalam kasus Jokowi, pada mawal masa kepemimpinannya Jokowi berjanji tidak akan nepotisme serta tidak akan mendorong anak-anaknya ke politik. Tapi, kini kenyataannya berbeda.
Baca Juga: Pendukung Gibran, Agung Walet Keluar RS Habis Digebuki, Sekarang di Polisi
"Kalau dibandingkan (dengan era Soeharto), ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru," ungkap Rocky.
Rocky mengatakan majunya Gibran menjadi calon wali kota sebenarnya sah-sah saja secara kacamata hukum.
Meski demikian, Rocky menilai semestinya Jokowi memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda dan generasi mendatang dengan tidak bernafsu mendukung Gibran mencalonkan sebagai wali kota.
Ia menyarankan Gibran bisa maju dalam kontestasi politik setelah Jokowi lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia. Tidak maju secara tergesa-gesa seperti yang saat ini dilakukan oleh Gibran.
"Maju saja setelah Jokowi selesai. Suruh saja magang dulu jadi ketua di kota. Ada pelajaran politik yang ditinggalkan baru nyalon," tuturnya.
DPP PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan dukungannya untuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan kepala daerah Surakarta dalam Pilakada serentak tahun 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
Terkini
-
Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Terus Menunjukkan Progres Positif
-
Disetujui Jadi Hakim MK, Adies Kadir Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Komisi III
-
Tito Pastikan Proses Belajar Mengajar di Tiga Provinsi Pascabencana Pulih 100 Persen
-
Periksa Enam Orang Saksi, Polisi Pastikan Reza Arap Ada di TKP saat Kematian Lula Lahfah
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
-
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini 8 Poin Kesimpulan Raker Bersama Kapolri
-
Irjen Umar Fana: Lewat KUHP Baru, Polri Tak Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana
-
Praswad Nugraha: Tak Boleh Ada Wilayah Kebal di Pemeriksaan Kasus Kuota Haji
-
Permudah Evakuasi Area Tanah Longsor Bandung Barat, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Jabar
-
Dipilih Jadi Calon Hakim MK, Adies Kadir Mundur dari Partai Golkar