Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai cap politik dinasti yang disematkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya Gibran Rakabuming Raka karena maju di Pilkada Solo 2020 adalah hal yang wajar.
Hasto menyebut fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain di dunia.
"Di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walker Bush, keluarganya juga sangat ekses jagat perpolitikan di Amerika, demikian pula Kennedy, jadi itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik," kata Hasto dalam konferensi pers virtual DPP PDIP, Rabu (22/7/2020).
Bahkan dia juga mencontohkan anak Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah Maruf juga mencalonkan diri menjadi Wali Kota di Pilkada Kota Tangerang Selatan.
"Kita di Tangerang Selatan itu juga anak dari Kiai Haji Maruf Amin, jadi bukan karena kemudian anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut, karena status tersebut, yang penting rakyat yang menentukan, dan punya kedaulatan dalam menentukan pemimpinannya," jelasnya.
Menurutnya dalam kehidupan proses pendidikan yang pertama adalah dari keluarga, sehingga kaderisasi partai bukan tidak mungkin berasal dari keluarga pejabat pula.
"PDI Perjuangan tidak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi itu dimulai dari keluarga, ini menjadi sikap tidak hanya masyarkaat Indonesia tapi seluruh dunia, bagaimana pendidikan itu dimulai dari keluarga, demikian juga pendidikan dalam politik," pungkasnya.
Hasto menegaskan Gibran akan diperlakukan sama dengan calon kepala daerah lainnya yang dijagokan PDIP di Pilkada 2020.
Baca Juga: Lawan Gibran, Penjahit dan Pak RW Mau Tak Digaji Jika Jadi Wali Kota Solo
Berita Terkait
-
Soal Politik Dinasti Jokowi, PDIP: Gibran Tak Bisa Memilih Lahir Darimana
-
Foto Bill Clinton dan George W. Bush Digeser dari Gedung Putih
-
Buka Suara soal George Floyd, George W Bush: Ini Kegagalan Tragis di AS
-
Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Membangun Demokrasi atau Dinasti?
-
Anak dan Mantu Jokowi Maju Pilkada, Apa yang Salah dengan Politik Dinasti?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK