Trump Usul Pilpres Ditunda, Tapi Tak Punya Wewenang Tunda Pemilu

Suara.com - Donald Trump mengusulkan agar pemilihan presiden yang dijadwalkan November mendatang ditunda dengan mengatakan penambahan pemungutan suara melalui pos dapat membuka peluang kecurangan dan hasil tak akurat.

Ia melemparkan gagasan penundaan itu sampai warga bisa memilih dengan "benar dan aman".

Hanya ada sedikit bukti untuk mendukung klaim Trump, tetapi ia telah lama menentang pemilihan lewat pos yang menurutnya akan rentan kecurangan.

"Trump minta bantuan Xi Jinping agar menang pilpres," kata mantan penasihat keamanan nasional.

Sejumlah negara bagian AS ingin membuat proses pemungutan suara melalui pos lebih mudah karena pertimbangan kesehatan terkait pandemi virus corona.

Di bawah konstitusi AS, Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilihan itu sendiri. Penundaan apa pun harus disetujui oleh Kongres.

Presiden tidak memiliki kekuasaan langsung atas DPR dan Senat di Kongres.

Apa yang dikatakan Trump?

Dalam serangkaian cuitannya, Trump mengatakan "pemungutan suara universal dengan pos" akan menjadikan pemungutan suara November sebagai "pemilihan paling tidak akurat dan curang dalam sejarah" dan "sangat memalukan bagi AS".

Baca Juga: Twitter Bolehkan Cuitan Ayatollah Khamenei soal Penghancuran Israel

Dia menyarankan - tanpa memberikan bukti - bahwa pemungutan suara lewat pos akan rentan campur tangan asing.

"Para anggota [Demokrat] berbicara tentang pengaruh asing dalam pemungutan suara, tetapi mereka tahu bahwa pemilu melalui pos adalah cara yang mudah bagi negara-negara asing untuk ikut campur dalam pemilu," katanya.

Trump juga mengatakan pemungutan suara melalui pos "sudah terbukti menjadi bencana yang dahsyat" di daerah-daerah yang menguji coba cara itu.

Pada Juni, New York memungkinkan pemilih untuk memilih melalui pos dalam pemilihan internal Partai Demokrat untuk menentukan kandidat presiden dari partai itu.

Namun, perhitungan suara tertunda lama dan hasilnya masih belum diketahui.

Media AS melaporkan bahwa ada juga kekhawatiran bahwa banyak surat suara tidak akan dihitung karena tidak diisi dengan benar atau tidak memiliki cap pos yang menunjukkan surat suara dikirim sebelum pemungutan suara secara resmi berakhir.

Namun, beberapa negara bagian telah lama melakukan pemungutan suara melalui pos.

Apa tanggapan asal usulan Trump?

Ditanyai oleh wartawan tentang apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia tidak akan "memberikan penilaian hukum dengan terburu-buru".

Ketika dicecar, dia mengatakan departemen kehakiman akan "membuat keputusan hukum", dan menambahkan "kami ingin pemilihan umum yang dipercayai semua orang".

Ellen Weintraub, ketua Komisi Pemilihan Federal AS, mengatakan Trump tidak memiliki kekuatan untuk menunda pemilihan.

Sejumlah anggota Partai Republik- termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy juga menolak gagasan itu.

"Tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan federal pemilihan umum tidak diadakan dan kita harus tetap melaksanakan pemilu," kata McCarthy.

Sementara sekutu Trump, Senator Lindsay Graham, mengatakan penundaan itu "bukan ide yang baik".

Partai Demokrat mengkritik keras usulan Trump. Senator New Mexico, Tom Udall, mengatakan "tidak mungkin" presiden bisa menunda pemilihan.

"Tetapi fakta bahwa dia menyarankan itu adalah serangan serius dan mengerikan terhadap proses demokrasi. Semua anggota Kongres - dan pemerintah - harus berbicara," katanya.

Namun Chris Stewart, seorang anggota Kongres dari Utah, mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendukung wacana penundaan pemilihan, Trump memiliki argumen yang sah tentang pemungutan suara melalui pos yang sulit dipantau.

"Dapatkah Anda memastikan keakuratan pemilihan suara melalui surat? Sekarang di beberapa negara bagian, Anda dapat melakukannya. Di negara bagian saya di Utah, misalnya, kami telah melakukannya cukup lama, tetapi kami adalah negara bagian kecil dengan populasi yang kecil. Pemilu seperti itu lebih sulit dilakukan pada skala nasional," katanya kepada BBC.

Siapa yang bisa mengubah tanggal pemilihan?

Presiden Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda tanggal pemilihan, yang biasanya diadakan pada hari Selasa pertama, setelah hari Senin pertama di bulan November.

Setiap perubahan tanggal harus disetujui oleh dua majelis Kongres - Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Demokrat mengontrol DPR dan beberapa anggota sudah mengatakan mereka tidak akan mendukung wacana penundaan pemungutan suara.

Setiap langkah Kongres untuk menunda pemilihan hingga 2021 juga akan membutuhkan amandemen konstitusi, seperti dilaporkan media AS yang mengutip para pakar konstitusi.

Amandemen diperlukan untuk mengubah tanggal pengambilan sumpah anggota Kongres dan presiden yang baru, menurut NPR.

Akhirnya, para ahli hukum yang dikutip oleh NBC mengatakan bahwa bahkan jika Kongres setuju untuk menunda pemilihan, masa jabatan Trump sebagai presiden akan berakhir pada 20 Januari 2021 berdasarkan Amandemen ke-20 konstitusi.

Negara bagian mana yang melaksanakan pemilu dengan pos?

Awal bulan ini, enam negara bagian AS berencana mengadakan pemilihan umum dengan pos pada bulan November, yakni California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon, dan Washington.

Negara-negara bagian lain sedang mempertimbangkannya, menurut kelompok yang mengampanyekan pemungutan suara lewat pos.

Negara-negara bagian ini akan secara otomatis mengirim surat suara ke semua pemilih terdaftar, dan surat suara itu harus dikirim kembali atau diserahkan pada hari pemilihan - walaupun beberapa pemilihan langsung masih bisa dilakukan dalam keadaan terbatas tertentu.

Sekitar setengah dari seluruh negara bagian AS mengizinkan pemilih yang terdaftar untuk memberikan suara mereka melalui pos berdasarkan permintaan.

Kritikus pemungutan suara lewat pos berpendapat bahwa orang dapat memilih lebih dari satu kali, yakni melalui pos dan secara langsung.

Trump sebelumnya mengatakan ada risiko "ribuan orang duduk di ruang tamu seseorang dan menandatangani surat suara".

Namun, tidak ada bukti kecurangan yang meluas, menurut sejumlah penelitian tingkat nasional dan negara bagian selama bertahun-tahun.