Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar rapat evaluasi untuk membahas banyak hal, salah satunya soal denda pelanggar protokol kesehatan. Rapat tersebut dipimping Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang sedang menyiapkan mekanisme denda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng yang melanggar protokol kesehatan.
Menurut Ganjar, denda bisa diterapkan dalam bentuk uang bagi ASN yang tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak.
"Saat ini sedang ramai klaster penularan di kantor-kantor. Maka kantor sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatannya. Saya tadi minta, daripada menghukum masyarakat, kita coba latihan dulu dengan menghukum diri sendiri. Maka saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, yang melanggar akan didenda," kata Ganjar, Jateng, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, tidak ada alasan bagi ASN untuk melanggar protokol kesehatan saat bekerja. Jika nantinya denda yang diterapkan berupa uang, maka tidak ada alasan ASN tidak memiliki uang untuk membayar denda itu.
"Kalau nggak punya uang, ya tak potong gajinya. Saya minta ini disiapkan dan segera disimulasikan," tegasnya.
Penerapan denda di kalangan ASN, lanjut Ganjar, sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat. Apabila para ASN tertib dan menaati protokol kesehatan, serta yang melanggar didenda, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.
"Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan," tegasnya.
Selain soal denda, dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persebaran Covid-19 di Jateng. Menurutnya, persebarannya saat ini merata dan cenderung terus meningkat.
"Meningkat karena memang kita giatkan testing terus. Maka saya minta bupati dan wali kota untuk tidak lelah sosialisasi, termasuk laboratorium, kami cek dan masih proporsional untuk memenuhi target pemerisaan perhari," pungkasnya.
Baca Juga: Potret Mesra Ganjar Pranowo dan Istri Senderan di Kereta, Netizen Baper
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, klaster perkantoran menjadi sorotan. Dari beberapa daerah, klaster perkantoran menyumbang cukup besar kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
"Maka kami usulkan agar Program Jogo Kerjo bisa benar-benar direalisasikan, agar kantor pemerintahan, swasta maupun instansi lain, seluruh pekerjanya bisa terlindungi dari penyebaran Covid-19," ucapnya.
Berita Terkait
-
ASN Positif Corona, Satu Gedung di Balai Kota Solo Ditutup Sepekan
-
Asri dan Sejuk, Dusun Girpasang di Jateng Diusulkan Jadi Objek Wisata
-
Antarkan Daging Kurban, Ganjar Pranowo ke Dusun Girpasang, Klaten
-
Gubernur Jateng Siapkan Rencana Pembelajaran dengan Metode Tatap Muka
-
Walau Terpencil, Anak-anak Desa Sepakung di Jateng Lancar Belajar Online
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan