Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar rapat evaluasi untuk membahas banyak hal, salah satunya soal denda pelanggar protokol kesehatan. Rapat tersebut dipimping Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang sedang menyiapkan mekanisme denda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng yang melanggar protokol kesehatan.
Menurut Ganjar, denda bisa diterapkan dalam bentuk uang bagi ASN yang tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak.
"Saat ini sedang ramai klaster penularan di kantor-kantor. Maka kantor sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatannya. Saya tadi minta, daripada menghukum masyarakat, kita coba latihan dulu dengan menghukum diri sendiri. Maka saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, yang melanggar akan didenda," kata Ganjar, Jateng, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, tidak ada alasan bagi ASN untuk melanggar protokol kesehatan saat bekerja. Jika nantinya denda yang diterapkan berupa uang, maka tidak ada alasan ASN tidak memiliki uang untuk membayar denda itu.
"Kalau nggak punya uang, ya tak potong gajinya. Saya minta ini disiapkan dan segera disimulasikan," tegasnya.
Penerapan denda di kalangan ASN, lanjut Ganjar, sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat. Apabila para ASN tertib dan menaati protokol kesehatan, serta yang melanggar didenda, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.
"Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan," tegasnya.
Selain soal denda, dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persebaran Covid-19 di Jateng. Menurutnya, persebarannya saat ini merata dan cenderung terus meningkat.
"Meningkat karena memang kita giatkan testing terus. Maka saya minta bupati dan wali kota untuk tidak lelah sosialisasi, termasuk laboratorium, kami cek dan masih proporsional untuk memenuhi target pemerisaan perhari," pungkasnya.
Baca Juga: Potret Mesra Ganjar Pranowo dan Istri Senderan di Kereta, Netizen Baper
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, klaster perkantoran menjadi sorotan. Dari beberapa daerah, klaster perkantoran menyumbang cukup besar kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
"Maka kami usulkan agar Program Jogo Kerjo bisa benar-benar direalisasikan, agar kantor pemerintahan, swasta maupun instansi lain, seluruh pekerjanya bisa terlindungi dari penyebaran Covid-19," ucapnya.
Berita Terkait
-
ASN Positif Corona, Satu Gedung di Balai Kota Solo Ditutup Sepekan
-
Asri dan Sejuk, Dusun Girpasang di Jateng Diusulkan Jadi Objek Wisata
-
Antarkan Daging Kurban, Ganjar Pranowo ke Dusun Girpasang, Klaten
-
Gubernur Jateng Siapkan Rencana Pembelajaran dengan Metode Tatap Muka
-
Walau Terpencil, Anak-anak Desa Sepakung di Jateng Lancar Belajar Online
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar
-
KPK Ungkap Uang Rp 2,6 Miliar dalam Karung Jadi Bukti Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo Dkk
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Akhir Januari 2026
-
Wali Kota Madiun Ditahan KPK karena Kasus Pemerasan hingga Gratifikasi Proyek Pemeliharaan Jalan