Terima Setoran Bandar Narkoba, Dua Polisi Polres Toraja Utara Dipecat

Suara.com - Polda Sulawesi Selatan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara setelah terbukti menerima setoran dari bandar narkoba.

Keduanya adalah mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara Ajun Komisaris Polisi Arifandi Efendi dan eks Kepala Unit II Satresnarkoba Polres Toraja Utara Aiptu Nasrul.

Pemecatan diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Polda Sulawesi Selatan pada Selasa (10/3/2026). Sidang dipimpin Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan Kombes Zulham Effendi.

Dalam persidangan, majelis menyatakan kedua perwira polisi tersebut terbukti melanggar Pasal 13 Ayat 1 PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri.

"Terperiksa dinilai telah mencoreng citra institusi dan melanggar sumpah jabatan," ujar Zulham kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).

Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, keduanya juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (patsus) selama 30 hari sebelum akhirnya diputuskan dipecat dari dinas kepolisian.

"Sanksi etika, perilaku terperiksa dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif, penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan hukuman terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia," jelas Zulham.

Fakta persidangan mengungkap Arifandi dan Nasrul menerima setoran dari bandar sabu bernama Evanolya Tandipali alias Oliv. Uang tersebut diberikan secara rutin sebesar Rp10 juta setiap minggu sejak Oktober hingga Desember 2025.

Dari hasil pemeriksaan, majelis menemukan total uang yang diterima keduanya mencapai Rp110 juta. Bahkan terdapat pengembalian uang sebesar Rp8 juta yang berkaitan dengan pelepasan seorang tersangka dalam salah satu perkara.

Baca Juga: Komnas HAM Soroti Polisi Terlalu Cepat Masuk ke Sengketa Tanah: Rawan Kriminalisasi Warga

Komisi etik memeriksa 11 saksi dalam perkara ini. Mereka terdiri dari lima tersangka kasus narkoba di Polres Tana Toraja dan Polres Toraja Utara, empat anggota polisi, serta seorang istri dari terduga pelanggar.

Zulham menegaskan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan tidak terkait dengan perintah dari pihak lain.

"Terbukti melakukan permufakatan dalam pelanggaran kode etik atau tindak pidana," tegasnya.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, kedua anggota Polri tersebut mengajukan banding atas putusan sidang etik. 

Menurut Zulham, pengajuan banding merupakan hak terperiksa sesuai ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dengan batas waktu tiga hari setelah putusan dibacakan.

Kasus ini sendiri diketahui, berhasil terungkap setelah penyidik Propam Polda Sulawesi Selatan menerima pengakuan dari tersangka bandar narkoba yang mengaku rutin menyetor uang kepada oknum polisi di Polres Toraja Utara.