Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) protokol kesehatan bisa dilakukan secara ketat saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Jokowi mengaku tak mau pesta demokrasi yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) ini malah menjadi masalah, yakni munculnya klaster baru.
"Sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu saja pemilih harus jadi prioritas. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada. Sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari covid yang kontraproduktif," ucap Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, Rabu (5/8/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mencontohkan negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang telah bisa menyelenggarakan pemilu lokal dan nasional meski dihantam virus Corona.
"Yang paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan kesehatan dari covid. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," kata dia.
Dia pun meminta agar, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi harus menjadi momentum untuk menampilkan cara baru warga dalam berdemokrasi.
"Tentu saja ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi. Baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kesiapan anggaran.
"Nanti juga saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada di 2020 yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pilihan gubernur, bupati, walikota," katanya.
Baca Juga: Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari
Berita Terkait
-
Misteri Status Jampidsus Febrie: Bukti Disebut Cukup, Tapi Terbentur Tembok Kekuasaan?
-
Dulu Diandalkan, Sekarang Jadi Ancaman, Mengapa Jokowi Disebut Cemas dengan Jampidsus Febrie?
-
Putusan Praperadilan Jilid II Digelar 20 Juli! Roy Suryo Bakal Menang Lagi Lawan Jokowi?
-
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Kenang Sosok Rachmat Gobel: Menteri yang Bekerja Keras
-
Gibran hingga Dito Ariotedjo! Daftar Pejabat, Menteri dan Jenderal di Lingkaran Bisnis Raffi Ahmad
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua