Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) protokol kesehatan bisa dilakukan secara ketat saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Jokowi mengaku tak mau pesta demokrasi yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) ini malah menjadi masalah, yakni munculnya klaster baru.
"Sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu saja pemilih harus jadi prioritas. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada. Sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari covid yang kontraproduktif," ucap Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, Rabu (5/8/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mencontohkan negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang telah bisa menyelenggarakan pemilu lokal dan nasional meski dihantam virus Corona.
"Yang paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan kesehatan dari covid. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," kata dia.
Dia pun meminta agar, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi harus menjadi momentum untuk menampilkan cara baru warga dalam berdemokrasi.
"Tentu saja ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi. Baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kesiapan anggaran.
"Nanti juga saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada di 2020 yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pilihan gubernur, bupati, walikota," katanya.
Baca Juga: Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari
Berita Terkait
-
Dituduh Danai Isu Ijazah Jokowi, Jusuf Kalla Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Bukan Sekadar Isu! Said Didu Bongkar Alasan JK Khawatir Indonesia Chaos Juli-Agustus Mendatang
-
Seret Inisial AA dan FA, dr. Tifa Klaim Kantongi Bukti Upaya Pembujukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi!
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi