Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa pemerintah memperbolehkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membeli pulsa bagi guru dan murid selama proses pembelajaran jarak jauh.
Hal ini disampaikan Menteri Nadiem kala menjadi narasumber di tayangan Mata Najwa yang dikutip Suara.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (6/8/2020).
Nadiem mengatakan bahwa Kemendikbud telah memberikan kebebasan bagi masing-masing sekolah dalam menggunakan Dana BOS.
"Jadi yang pertama kita lakukan adalah Dana BOS yang dikirim Pemerintah Pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khususnya untuk PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)," kata Menteri Nadiem.
Mantan Bos Gojek ini juga mengatakan bahwa Dana BOS boleh untuk membelikan perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh baik bagi guru maupun murid.
"Jadi boleh tanpa batas digunakan alat untuk TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa guru, pulsa murid artinya pulsa orangtua," sambungnya.
Nadiem menegaskan bahwa kewenangan penggunaan Dana BOS diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing yang lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi murid dan guru.
"Jadi ini mohon ditekankan lagi karena banyak orang tak tahu. Semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa, untuk muridnya untuk peralatan TIK, dibutuhkan tablet, laptop," lanjutnya.
Kendati demikian, Nadiem mengakui bahwa penggunaan Dana BOS selalu menjadi hal yang dikhawatirkan para kepala sekolah. Ia pun kembali menegaskan bahwa pembelian pulsa menggunakan Dana BOS adalah legal.
Baca Juga: Bikin Nyesek, Ayah Curi HP agar Bisa Dipakai Anaknya Belajar Online
"Sudah bertahun tahun sulit sekali, kepala sekolah merasa was-was jadi ini adalah semua effort yang kita lakukan kepada kepala dinas untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah legal," tegas Nadiem.
Selain penyediaan pulsa bagi murid dan guru, Nadiem juga menjelaskan bahwa Dana BOS bisa dipergunakan untuk membantu para guru honorer.
Semula, setiap sekolah hanya diperbolehkan menggunakan 50 persen Dana BOS untuk para guru honorer, namun Nadiem kemudian menghapus batasan angaran itu sehingga bebas dipergunakan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
"Kita juga mengingatkan bahwa guru-guru honorer yang di banyak sekolah kita itu mayoritas, mereka juga boleh, yang tadinya limit 50 persen dari Dana BOS,ini sekarang tidak ada pembatasannya sama sekali," jelas Nadiem.
Sebelumnya, proses belajar online atau pembelajaran jarak jauh selama pandemi menuai berbagai keluhan dari masyarakat, terutama para guru, murid, dan orang tua murid.
Nadiem Makarim menegaskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bukan keinginan pemerintah melainkan suatu keterpaksaan untuk melindungi pelajar dan mahasiswa dari virus corona covid-19.
Berita Terkait
-
Minta Pemprov DKI Ikut Pasang WIFI Buat Sekolah, PAN: Jangan Berdalih
-
Bikin Nyesek, Ayah Curi HP agar Bisa Dipakai Anaknya Belajar Online
-
Tak Mampu Beli Hp, Siswa di Makassar Pilih Masuk Sekolah saat Pandemi COVID
-
Ratusan Sekolah di Cianjur Mulai Dibuka Pertengahan Agustus 2020
-
Dear Mas Nadiem, Wahyu Tak Punya HP Buat Belajar Online, Nebeng Sama Teman
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan