Suara.com - Sejarawan sekaligus guru besar emeritus Trinity College, Oxford, Peter Carey mengajukan keberatan kepada tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara karena mencatutkan namanya tanpa izin.
Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Minggu (2/8/2020) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN.
Dalam film itu, ditampilkan beberapa tokoh seperti mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, mantan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, dan Felix Siauw.
Selain itu, beberapa npembicara juga turut ditampilkan dalam film dokumenter itu seperti Teuku Zulkarnaen, Mizuar Mahdi, Alwi Alatas, Moeflich Hasbullah dan Peter Carey.
Namun, Peter Carey yang telah meneliti Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama lebih dari 40 tahun itu keberatan atas pencatutan dirinya tanpa persetujuan dalam film tersebut.
"...sangat tidak jujur dan tidak sopan untuk mencantumkan nama seorang narasumber dalam poster film tanpa izin dari narasumber tersebut. Menurut pengalaman saya, saya hampir selalu dimintai foto dan CV oleh penyelenggara acara untuk keperluan reklama," kata Peter dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh akun Twitter Christopher Reinhart, seorang asisten Cardiff Professor dan Oxford Professor.
Peter mengakui bahwa dirinya sempat dimintai wawancara untuk menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang telah ditelitinya, namun ia tak pernah diberitahu jika hasil wawancara itu ditujukan untuk penggarapan sebuah film.
Hasil wawancara itu kemudian muncul di film Jejak Khilafah di Nusantara pada menit ke-59.
"Menggunakan nama seseorang dengan tujuan publisitas tanpa seizin mereka adalah pelanggaran Undang-undang (pencurian hak kekayaan, intelektual, penipuan, pencemaran nama baik)," sambung Peter dalam keterangannya.
Baca Juga: Bantah Tudingan Jadi Anggota HTI, Tengku Zul: Saya Sudah 22 Tahun di MUI
Ia menegaskan bahwa penjelasannya soal Perang Diponegoro adalah berdasarkan pendekatan keyakinan agama Diponegoro, Perang Jawa, dan hubungannya dengan Turki Utsmani.
Oleh karena itu, Peter berpendapat bahwa keinginan tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara dengan menampilkan Diponegoro sebagai seorang pemimpin Khalifah Jawa dengan dukungan dari Kesultanan Utsmaniyah pada masa Perang Jawa memuat narasi yang cacat.
Profesor berusia 72 tahun itu juga mengaku keberatan karena nama baik dan penelitianya dilibatkan dalam agenda organisasi yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan.
"Saya tidak senang karena saya telah ditempatkan dalam posisi di mana nama baik dan penelitian yg telah saya lakukan dilibatkan dengan sebuah proyek yang menurut saya sangat menjijikkan - yakni agenda HTI yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan," imbuh Peter yang mengancam akan mengambil jalur hukum atas insiden ini.
Atas protes yang diajukan Profesor Peter tersebut, tim produksi Film Jejak Khilafah fi Nusantara telah memberikan klarifikasi dan permintaan maafnya.
Selain itu pernyataan Peter dalam film tersebut juga akan dihapus dari video yang diunggah di kanal Youtube Indonesia Bersyariah.
Berita Terkait
-
Bantah Tudingan Jadi Anggota HTI, Tengku Zul: Saya Sudah 22 Tahun di MUI
-
Felix Siauw Berikan Jawaban Menohok ke Haters Terkait Foto Baim Wong
-
Bersumpah Tak Masuk HTI, Baim Wong: Demi Allah!
-
Ngaji Bareng Ustaz Felix Siauw, Baim Wong Ditinggalkan Sejumlah Follower
-
Suratnya Ajak Ormas Terlarang HTI Perangi Corona, Pemprov Jabar Minta Maaf
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Ikuti Perintah Prabowo, Gubernur Pramono Bakal Tertibkan Atribut Partai dan PKL di Trotoar
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Islam di Istana Hari Ini, BoP Jadi Salah Satu Agenda Bahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
-
Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025
-
PPATK Kebanjiran Laporan: Ada 21 Ribu Transaksi Keuangan Per Jam Selama Hari Kerja
-
Ada MBG Berbasis Komunitas di Purwakarta, Perempuan Diminta Jadi Pengelola Gizi Keluarga
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?