Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan aturan ganjil-genap kendaraan bermotor sejak 3 Agustus lalu. Selama aturan ini diberlakukan, volume lalu lintas (lalin) diklaim menurun.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kesimpulan itu diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi dari 3 sampai 7 Agustus lalu. Ia menyebut ada penurunan volume lalin di 25 ruas jalan yang menerapkan gage sekitar 2-4 persen.
“Volume lalu lintas mengalami penurunan antara 2,47 persen hingga 4,63 persen,” ujar Syafrin saat dikonfirmasi Selasa (11/8/2020).
Karena adanya penurunan volume kendaraan di ruas jalan yang menerapkan gage, maka kecepatan lalin disebutnya menjadi meningkat sekitar 1,36 persen sampai 16,36 persen.
Tak hanya itu, pengguna angkutan umum juga meningkat jumlahnya meski tak terlalu signifikan.
“Jumlah penumpang angkutan umum Transjakarta, MRTJ, LRTJ, KRL, Ka Bandara mengalami peningkatan antara 0,64 persen hingga 6,25 persen,” jelasnya.
Meski ada peningkatan, Syafrin mengaku tren menggunakan kendaraan pribadi masih tinggi sampai sekarang di situasi merebaknya virus Covid-19.
Namun ia akan memastikan efektifitas aturan gage ini begitu sudah mulai menilang pelanggar.
“Iya, dalam satu Minggu kemarin (belum ada yang pindah ke angkutan umum) karena memang masih tahap sosialisasi, tetapi Minggu ini baru kita dapatkan data real nya setelah dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggar ganjil genap,” katanya.
Baca Juga: Hari Pertama Tilang Gage, 1.062 Kendaraan Ditindak Polisi
Kendati demikian, Syafrin menyebut aturan gage bukan dibuat demi mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tujuannya adalah agar mobilitas masyarakat bisa ditekan dan hanya bepergian jika ada keperluan penting saja.
“Pada masa pandemi Covid-19, kebijakan ganjil genap menjadi instrumen pengendalian pergerakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 agar mobilitas warga tidak tinggi sehingga tidak terjadi kerumunan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Jakarta Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Waspada Kelembapan Udara Meningkat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional