Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
Fahri Hamzah dan Fadli zon, dua eks pimpinan DPR termasuk menjadi pihak yang diberikan penghargaan dari Jokowi.
Seusai memberikan gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jokowi memberikan keterangan pers. Namun, dari pantuan di lapangan, Jokowi tampak didampingi Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang kerap mengkritik Jokowi.
Jokowi mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang telah berjasa kepada bangsa dan negara dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang.
"Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh dewan tanda gelar dan jasa," ujar Jokowi di Istana Negara, Kamis (13/8/2020).
Mantan Gubenur DKI Jakarta itu untuk menepis anggapan bahwa pemberian gelar kepada Fahri dan Fadli agar tidak lagi mengkritiknya. Meski berlawanan dalam berpolitik, kata Jokowi, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
"Pertimbangannya sudah matang. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai pak Fahri Hamzah kemudian pak Fadli Zon ya. Ya berlawanan dalam politik kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ini lah yang namanya negara demokrasi," ucap dia.
Kepala Negara menegaskan dirinya dengan Fadli dan Fahri selama ini berteman baik.
"Jadi saya berkawan baik dengan pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan pak Fadli zon. Ini lah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke pak Fahri ke pak Fadli. Silakan," katanya.
Baca Juga: Pesan Amien Rais ke Jokowi: Presiden Jangan Terjebak Mental Koncoisme
Fahri Hamzah Singgung Jasa
Terkait penghargaan tersebut, Fahri Hamzah mengaku sudah diberitahukan Sekretariat Jenderal DPR akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dalam perayaan HUT ke-75 RI.
“Bintang jasa yang akan disampaikan pemerintah, saya ingin sampaikan bahwa pemberitahuan sudah disampaikan (Setjen) DPR beberapa bulan lalu,” kata dia, kepada para wartawan, di Jakarta, Senin (10/8/2020) dikutip Antara.
Ia mengatakan pemberian bintang jasa itu merupakan proses kelembagaan dan penghargaan yang diberikan presiden sebagai kepala negara dalam momen proklamasi kemerdekaan RI.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Suara.com/Novian)
Pemberian bintang kehormatan sebagaimana demikian merupakan suatu tradisi kebangsaan Indonesia.
Menurut mantan politikus PKS tersebut, Bintang Mahaputera Nararya merupakan penghargaan pada orang-orang yang memiliki jasa tertentu kepada negara.
Berita Terkait
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah