Suara.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Medan meminta pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap rumah sakit yang menangani pasien terinfeksi virus Corona atau Covid-19. Mengingat terus bertambahnya dokter meninggal akibat terpapar Corona.
Ketua IDI Medan dr Wijaya Juwarna mengatakan, penanganan Covid-19 harus dipetakan sehingga tidak bercampur dengan pasien non Covid-19.
"Maksud saya, dalam hal Covid-19 ini, dia kan penyakit karantina. Dan karantina itu bukan hanya soal isolasi, tapi tempatnya juga harus khusus," kata dr Wijaya, Jumat (14/8/2020).
Dokter Wijaya mengibaratkan jika penanganan Covid-19 layaknya sebuah pertempuran. Sehingga dalam hal pertempuran tersebut harus jelas wilayah dan teritorialnya.
Menurutnya, kalau memang pertempuran tersebut harus dilakukan di air, maka tidak boleh dia dibawa ke darat sebab akan ada yang terkena dampaknya.
"Artinya, kalau pun ruang isolasi itu berstandar sesuai akreditasi, itukan dipersiapkan untuk infeksi atau penyakit hari-hari. Sementara kalau untuk wabah, tentunya kita perlu penanganan khusus lah," ujarnya.
Dia mencontohkan, banyak rumah sakit yang saat ini menangani pasien Covid-19, menempatkan ruang isolasi di lantai 3 atau lantai 5. Namun meski sudah dipisahkan dari sisi gedung, akan tetapi lalulintas masuk ke gedung rumah sakit masih satu pintu dengan pasien umum.
Sehingga, saat ada pasien yang terpapar Corona akan masuk ruang isolasi, akan melewati lalulintas utama yakni dari ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
"Memang petugas Covid-19 pakai APD level III, aman lah dia. Sedangkan yang petugas umum, karena itu bukan ruang isolasi, dia hanya memakai APD level II. Kalau saat itu si pasien batuk, droplet keluar, kan sangat beresiko," ucapnya.
Baca Juga: Viral Bayar UKT Pakai Receh, Pecah Celengan Gara-gara COVID-19
Untuk itu dia berharap, meski dalam hal penanganan Covid-19 pasukan utamanya adalah tenaga kesehatan (Nakes), dalam hal ini tentu dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, harus memetakan kembali rumah sakit mana saja yang menangani Covid-19 dan mana yang menangani pasien umum.
"Misalnya kalau ada rumah sakit yang orang semua tahu kalau dia menangani pasien tumor dan pasien jantung, dan lebih bermanfaat dia di soal itu, sebaiknya tidak menangani Covid-19. Supaya pasien tumor dan jantung masih terlayani dengan baik," harapnya.
Wijaya menilai, saat ini yang terlihat adalah banyak rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 menyediakan ruang isolasi satu gedung, hanya lantai yang berbeda. Sementara lalulintas masuk tetap satu pintu.
Dengan dilakukan pemetaan oleh pemerintah, maka ketika rumah sakit tersebut lebih cenderung menangani pasien Covid-19, tidak perlu dia menangani pasien non Covid-19 kecuali dia punya gedung terpisah.
"Makanya ada kecenderungan belakangan, tenaga kesehatan yang terinfeksi, justru bukan yang langsung menangani Covid-19," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga, Hadiahnya Rp 1 Miliar
-
Positif Corona Tambah Jadi 135.123 Orang saat Jokowi Sidang Tahunan
-
Dokter Tirta Komentar Ini Usai Jerinx SID Ditahan Atas Laporan IDI
-
Jokowi: Ketidakpastian Global Maupun Domestik Masih Bakal Terjadi
-
Disebut Kerja Cepat, Jokowi Puji Habis MPR, DPR dan DPD Lewat Pidato
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAM Senilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Dukung PPPK Jadi PNS, Anggota Komisi II DPR Sebut Usulan Terbuka Diakomodir Lewat Revisi UU ASN
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan
-
HLN ke-80, 171 Warga Tulungagung Peroleh Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang
-
RUU PPRT: Bukan Sekadar Upah dan Kontrak, Tapi Soal Martabat Manusia yang Terlupakan