Suara.com - Giring Ganesha (dikenal Giring Nidji) dinilai belum layak untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia karena dari sisi pengalaman politik, dia belum mumpuni.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie ketika dihubungi Suara.com, Selasa (18/8/2020), untuk menanggapi langkah Grace Natalie menunjuk Giring menjadi pelaksana tugas ketua umum selama Grace menempuh studi magister di Singapura.
Giring dinilai lebih pantas ditempatkan pada posisi sekretaris jenderal partai atau bidang-bidang yang sesuai dengan dunia yang membesarkan namanya -- entertainment.
Menurut Jerry seharusnya dalam memutuskan siapa yang menduduki posisi ketua umum didasarkan pada apakah yang bersangkutan sudah senior di partai, apakah sudah banyak pengalaman, apakah termasuk tokoh pendiri sehingga betul-betul tahu seluk beluk kepartaian. "Sehingga manuver-manuvernya cantik," kata Jerry.
Di antara tokoh PSI yang dianggap Jerry masuk kategori tersebut adalah Raja Juli Antoni dan Tsamara Amany Alatas.
"Giring kan baru kemarin masuk partai. Belum teruji. Walaupun ini pelaksana tugas atau sementara, jangan berikan kepada orang yang kurang tepat," kata Jerry seraya mengatakan tanpa mengurangi hormat pada keputusan PSI.
Diprediksi terpuruk
Menurut analisa Jerry alasan memilih Giring menjadi ketua umum, antara lain untuk menaikkan popularitas partai.
"Tapi ini bukan telenovela, ini partai politik," kata Giring.
Baca Juga: Giring Girang Comeback-nya Disambut Baik Penggemar
Di bawah kepemimpinan Giring, pada pemilu 2024 nanti Jerry justru memprediksi dukungan kepada PSI bakal merosot.
Keputusan Grace disayangkan Jerry. Padahal, menurut Jerry. sekarang ini partai itu sedang bagus-bagusnya.
Jerry mengatakan terlalu riskan menjadikan Giring pelaksana tugas ketua umum. Mengelola partai, kata Jerry, membutuhkan kepakaran dan kepiawaian. "Giring menggiring partai ini sepertinya susah. Kan perlu ada gojek-gojekan, oper-operan yang bagus," katanya.
Jerry mengatakan di PSI ada banyak kader yang punya tepat untuk menggantikan Grace.
Selain Antoni, Tsamara dinilai juga pas karena saat ini selain Megawati Soekarnoputri, tidak ada lagi perempuan yang menjadi pemimpi partai. Tsamara juga representasi milenial.
"jadi sebetulnya gender milenial PSI mesti ditonjolkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK