Suara.com - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksinasi ketika jab Covid-19 Rusia tiba di negaranya.
"Saya senang Rusia akan menjadi negara pertama di dunia yang memvaksinasi penduduknya secara besar-besaran," kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu, disadur dari Anadolu Agency, Selasa (18/8/2020).
"Akan ada saatnya kita semua divaksinasi, dan yang pertama divaksinasi adalah saya. Saya akan mendapatkan vaksin, saya akan memberi contoh," tambahnya.
Maduro mengatakan pemerintah Venezuela pertama-tama akan memvaksinasi petugas kesehatan, orang tua, dan mereka yang memiliki masalah kesehatan serius.
Pejabat Rusia telah mengkonfirmasi bahwa vaksinasi massal dapat dimulai paling cepat pada bulan Oktober, yang menimbulkan kekhawatiran luas di seluruh dunia karena vaksin tersebut belum lolos uji klinis.
Presiden Venezuela itu menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengizinkan pengiriman obat-obatan ke Venezuela.
"Mereka menganiaya kami; kami akan membeli obat-obatan untuk melawan virus corona dan mereka mengatakan kepada perusahaan untuk tidak membawa vaksin ke Venezuela". jelas Maduro.
Maduro mengumumkan bahwa Venezuela akan menjalani karantina tujuh hari untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.
Langkah tersebut merupakan bagian dari metode 7+7, yang terdiri dari tujuh hari karantina ketat, diikuti oleh tujuh hari kegiatan ekonomi terbuka.
Baca Juga: Krisis Ganda Venezuela: Langka BBM di Tengah Wabah Covid-19
Menurut data Worldometer.info, Venezuela hingga Selasa (18/8) mencatatkan 34.802 kasus Covid-19. Sebanyak 288 pasien tercatat meninggal dunia.
Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang memberlakukan karantina hingga berbulan-bulan. Pertama kali diberlakukan pada 17 Maret dan masih berjalan hingga kini, sudah lebih dari lima bulan.
Kebijakan tersebut berdampak pada kesehatan mental anak-anak. Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak-hak anak dan remaja, Cecodap, mengatakan telah melayani 1.458 konseling dalam enam bulan pertama tahun ini.
Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, mengingat organisasi ini memberikan 1.115 layanan konsultasi sepanjang 2019.
Seorang psikolog Cecodap, Abel Saraiba, mengatakan kemarahan, kesedihan, dan ketidakpastian merupakan emosi umum lainnya yang diungkapkan ana-anak.
"Kami memiliki permasalahan kemanusiaan yang kompleks di atas pandemi, kombinasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup," ungkap Saraiba.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri