Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD angkat bicara soal penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada akun Twitter pribadinya Selasa (18/8/2020).
Menurut Mahfud MD, persentase kemiskinan menurun dari masa ke masa. Pada masa kolonial, hampir seluruh masyarakat miskin. Sementara masa Orde Baru, Akhir Reformasi, Akhir Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Pertama, dan Periode Pertama Jokowi, persentase kemiskinannya masing-masing 56%, 18%, 12%, dan 9%.
Namun, terdapat kenaikan persentase kemiskinan di masa covid-19 ini. Persentase kemiskinan naik menjadi 9,7%.
Mendapat protes warganet untuk dikoreksi kembali
Unggahan Mahfud MD mengundang banyak komentar warganet. Sejumlah warganet tampak mengoreksi angka persentase yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Mohon maaf Pak Menteri, mohon dibetulkan data kemiskinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memimpin sampai dengan 20 Oktober 2014. Data BPS per Semptember saja angka kemiskinan 10,96%. Kenapa Bapak tulis 12%? Mungkin Bapak gunakan data Maret 2014? Sekali lagi mohon dikoreksi datanya. Terima kasih", timpal akun @OssyDermawan pada Rabu (19/8/2020).
Badan Pusat Statistik pernah mengeluarkan data Jumlah Penduduk Miskin September 2014 pada (02/1/2015).
Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan pada masa akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau September 2014 sebesar 10,96%, berbeda dengan data yang ditampilkan oleh Mahfud MD.
Ketidaksesuaian data ini mendapat reaksi beragam dari warganet. Pasalnya, sejumlah warganet menganggap bahwa ketidakakuratan data adalah masalah yang besar.
Baca Juga: Mahfud MD, Tito hingga Yasonna Dilantik Jokowi jadi Komisioner Kompolnas
"Kok datanya tidak akurat, Pak?" Semoga tidak disengaja karena kalau disengaja maka itu disebut kezaliman", ungkap pengguna akun Twitter @caknawa pada Rabu (19/8/2020).
Sampai tulisan ini dibuat, Unggahan Mahfud MD tersebut sudah diretweets lebih dari 300 kali, disukai oleh lebih dari 1.100 pengguna akun twitter, dan dibalas oleh lebih dari 300 orang.
"Kalau miskin menurut UU ya benar sekali, angka kemiskinan Indonesia menurun. Referensi miskin Prof menurut UU, ya kan kualifikasi miksin sekarang beda menurut warganet. Mungkin pengertian miskin menurut UU harus diubah sesuai zaman", timpal akun @sangpen57494536
Aktivis: 4 Orang Terkaya Indonesia Setara 100 Juta Penduduk
Aktivis Margianta Surahman Juhanda Dinata menyoroti kesenjangan ekonomi penduduk Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa empat orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta penduduk.
Pernyataan Margianta ini mengacu dari laporan The Interpreter, situs milik oleh Lowy Institute. Laporan itu dirilis dalam tulisan berjudul "Indonesia: the not so good news" yang diterbitkan pada Senin, 3 Februari 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Bakal Bertemu Prabowo-Gibran? Djarot Beri Sinyal Megawati Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas