Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD angkat bicara soal penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada akun Twitter pribadinya Selasa (18/8/2020).
Menurut Mahfud MD, persentase kemiskinan menurun dari masa ke masa. Pada masa kolonial, hampir seluruh masyarakat miskin. Sementara masa Orde Baru, Akhir Reformasi, Akhir Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Pertama, dan Periode Pertama Jokowi, persentase kemiskinannya masing-masing 56%, 18%, 12%, dan 9%.
Namun, terdapat kenaikan persentase kemiskinan di masa covid-19 ini. Persentase kemiskinan naik menjadi 9,7%.
Mendapat protes warganet untuk dikoreksi kembali
Unggahan Mahfud MD mengundang banyak komentar warganet. Sejumlah warganet tampak mengoreksi angka persentase yang tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Mohon maaf Pak Menteri, mohon dibetulkan data kemiskinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memimpin sampai dengan 20 Oktober 2014. Data BPS per Semptember saja angka kemiskinan 10,96%. Kenapa Bapak tulis 12%? Mungkin Bapak gunakan data Maret 2014? Sekali lagi mohon dikoreksi datanya. Terima kasih", timpal akun @OssyDermawan pada Rabu (19/8/2020).
Badan Pusat Statistik pernah mengeluarkan data Jumlah Penduduk Miskin September 2014 pada (02/1/2015).
Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan pada masa akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau September 2014 sebesar 10,96%, berbeda dengan data yang ditampilkan oleh Mahfud MD.
Ketidaksesuaian data ini mendapat reaksi beragam dari warganet. Pasalnya, sejumlah warganet menganggap bahwa ketidakakuratan data adalah masalah yang besar.
Baca Juga: Mahfud MD, Tito hingga Yasonna Dilantik Jokowi jadi Komisioner Kompolnas
"Kok datanya tidak akurat, Pak?" Semoga tidak disengaja karena kalau disengaja maka itu disebut kezaliman", ungkap pengguna akun Twitter @caknawa pada Rabu (19/8/2020).
Sampai tulisan ini dibuat, Unggahan Mahfud MD tersebut sudah diretweets lebih dari 300 kali, disukai oleh lebih dari 1.100 pengguna akun twitter, dan dibalas oleh lebih dari 300 orang.
"Kalau miskin menurut UU ya benar sekali, angka kemiskinan Indonesia menurun. Referensi miskin Prof menurut UU, ya kan kualifikasi miksin sekarang beda menurut warganet. Mungkin pengertian miskin menurut UU harus diubah sesuai zaman", timpal akun @sangpen57494536
Aktivis: 4 Orang Terkaya Indonesia Setara 100 Juta Penduduk
Aktivis Margianta Surahman Juhanda Dinata menyoroti kesenjangan ekonomi penduduk Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa empat orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta penduduk.
Pernyataan Margianta ini mengacu dari laporan The Interpreter, situs milik oleh Lowy Institute. Laporan itu dirilis dalam tulisan berjudul "Indonesia: the not so good news" yang diterbitkan pada Senin, 3 Februari 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional