Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto geram dengan penggelontoran dana besar dari pemerintah yang sengaja menggandeng influencer untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan.
Mulyanto lantas membandingkan anggaran untuk para influencer tersebut dengan anggaran untuk lembaga riset dalam menyiapkan Vaksin Covid-19 yang hanya berkisar Rp5 miliar.
Padahal, lanjut dia, sisi kesehatan harus lebih diprioritaskan ketimbang pencitraan pemerintah yang disampaikan melalui influencer.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (21/8/2020).
Mulyanto memandang pemerintah keliru apabila memberikan anggaran lebih kepada influencer, sementara di sisi lain anggaran untuk mendorong terciptanya vaksin dalam negeri tidak sebanding.
"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran miliran rupiah bahkan mencapai triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menggaet influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya.
Terkait itu, ICW menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan programnya sendiri.
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa (PBJ) dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian.
Baca Juga: Pemerintah Sewa Influencer, Said Didu: Uang Rakyat untuk Serang Rakyat
Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas digital.
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi ICW bertajuk "Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis (20/8/2020).
Sementara, untuk menggandeng influencer pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,45 miliar.
Menurut Egi, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sosialisasi program dengan menggandeng influencer menjadi bentuk ketidakpercayaan Jokowi.
"Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya hingga harus gelontorkan anggaran untuk influencer," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga