Suara.com - Masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan rupanya memiliki kerinduan agar tentara bisa kembali pimpin Indonesia lagi. Ada banyak sebab mengapa rakyat menginginkan hal tersebut.
Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting disebutkan kalau publik merasa kondisi keamanan negara menurun tajam.
Penurunan keamanan sendiri dinilai seakan memuncak ketika pandemi Covid-19 turut mewabah di dalam negeri. Lantas seperti apa pemaparannya?
Sejumlah sebab
Dalam hasil survei yang dirilis, disebutkan sebelum corona mewabah –periode Desember 2018 hingga Januari 2019– publik merasa kondisi keamanan Indonesia rata-rata di atas 60 persen.
Sementara kini, nampak turun tajam ke 52 persen. Beberapa penyebab dituding menjadi sejumlah faktor. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil pilpres 2019.
Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.
“Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani yang dinukil dari laporan Hops.id -- media jaringan Suara.com, Senin 24 Agustus 2020.
Turunnya penilaian publik terhadap keamanan di Tanah Air juga seakan sejalan dengan laporan di kepolisian. Di mana tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan sebesar tujuh persen sejak pandemi terjadi.
Baca Juga: Kominfo Minta Layanan Telemedisin Perhatikan 3 Hal untuk Jaga Keamanan Data
Rindu dipimpin tentara
Kerinduan publik terhadap tentara yang diharap kembali pimpin Indonesia tergambar dalam survei SMRC. Disebutkan publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Kata Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional indonesia. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.
“Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19,” kata Saiful Mujani.
Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.
Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12,3 persen.
Berita Terkait
-
Tips Bikin PIN ATM Agar Tidak Mudah Ditebak, Kombinasi Kuat, dan Aman dari Pembobolan
-
Penipuan Digital Makin Marak, Pakar Siber Beberkan Ciri Pelaku dan Cara Aman Hindarinya
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
Celah Keamanan Fatal: Peretas Bisa Kendalikan Mobil dari Jarak Jauh!
-
Kritik Pedas Is Pusakata Soal Survei Wapres Gibran: Candaan Sony Wakwaw Lebih Menghibur
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja